Anggaran MBG 2027 Diproyeksi Turun Rp100 Triliun, Pemerintah Pastikan Kualitas Tetap Terjaga

JAKARTA – Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 diproyeksikan berkurang sekitar Rp100 triliun. Penyesuaian dilakukan setelah pemerintah dan DPR mengevaluasi kebutuhan riil program, termasuk jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penerima manfaat, dengan tetap menjamin kualitas makanan tidak berkurang.

Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, mengatakan anggaran MBG diperkirakan turun dari sekitar Rp268 triliun menjadi Rp174 triliun. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Perkiraannya dari Rp268 triliun menjadi sekitar Rp174 triliun," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Ia menjelaskan, efisiensi dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi kebutuhan program di lapangan. Salah satunya dengan menyesuaikan jumlah SPPG yang semula diproyeksikan sekitar 27 ribu titik menjadi sekitar 21 ribu titik.

Penyesuaian itu juga berdampak pada jumlah penerima manfaat sehingga kebutuhan anggaran tidak lagi sebesar proyeksi awal. Said memperkirakan total kebutuhan anggaran MBG, termasuk dukungan untuk penanganan stunting dan ibu hamil di luar anggaran pendidikan, tidak akan melebihi Rp174 triliun.

Meski anggaran dipangkas cukup besar, Said menegaskan kualitas makanan bergizi harus tetap menjadi prioritas. Menurutnya, keberhasilan program lebih ditentukan oleh tata kelola yang baik daripada besarnya anggaran.
"Yang terpenting adalah menjaga kualitas," tegasnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa angka Rp174 triliun masih bersifat sementara dan akan diputuskan dalam pembahasan Rancangan APBN 2027 bersama pemerintah pada September mendatang.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan efisiensi anggaran MBG akan terus dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut bertujuan memperbaiki kualitas pelaksanaan program tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat.

Purbaya mengungkapkan, anggaran MBG sebelumnya telah diturunkan dari sekitar Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun pada 2026. Untuk 2027, pemerintah masih membuka ruang efisiensi lanjutan seiring penyempurnaan tata kelola.

Menurutnya, evaluasi dilakukan karena pada tahap awal pelaksanaan masih ditemukan sejumlah kelemahan yang kini tengah dibenahi.

Selain itu, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) akan memperketat pengawasan penggunaan anggaran hingga ke daerah. Apabila ditemukan penyimpangan, hasil pengawasan akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera ditindaklanjuti.

Purbaya menegaskan, koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BGN juga diperkuat agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan pembahasan anggaran MBG 2027 masih berlangsung bersama DPR sehingga besaran efisiensi belum diputuskan. Meski demikian, ia memastikan penyesuaian anggaran tidak akan mengurangi kualitas makanan bergizi yang diterima masyarakat.