Menkeu Purbaya Pastikan APBN Tetap Aman Meski Defisit Diproyeksi Capai Rp734,3 Triliun

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap aman dan terkendali meski defisit diproyeksikan melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7). Proyeksi defisit itu lebih tinggi dibanding target awal dalam APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.

Purbaya menjelaskan, hingga akhir tahun belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.942,4 triliun atau 102,6 persen dari pagu APBN. Sementara pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp3.208,1 triliun atau 101,7 persen dari target yang telah ditetapkan.

Dari sisi belanja, Pemerintah Pusat diperkirakan menghabiskan Rp3.245,5 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp696,9 triliun atau sekitar 100,6 persen dari pagu APBN.

Menurut Purbaya, peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat, memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah, penanggulangan bencana, hingga tambahan dana otonomi khusus.

Selain itu, proyeksi belanja juga telah memperhitungkan tambahan anggaran sebesar Rp132 triliun untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam pembayaran subsidi dan kompensasi.

"Outlook belanja tersebut sudah memperhitungkan tambahan sebesar Rp132 triliun untuk pembayaran kewajiban pemerintah berupa subsidi dan kompensasi," ujar Purbaya.

Untuk realisasi semester I 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan kondisi fiskal masih berada dalam koridor yang aman.

 

Ia menegaskan, meskipun defisit akan meningkat pada semester II seiring percepatan realisasi belanja, pemerintah memastikan defisit tetap berada di bawah batas maksimal 3 persen terhadap PDB.

"Defisit akan lebih tinggi karena belanja pemerintah terakumulasi pada semester II. Namun kami pastikan APBN tetap terkendali dan defisit tetap di bawah 3 persen," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga disiplin fiskal. Menurutnya, proyeksi defisit yang naik 0,17 persen dari target awal harus diantisipasi agar tidak semakin melebar dan tetap menjaga kredibilitas kebijakan fiskal di mata pasar.

Pemerintah juga memproyeksikan penerimaan pajak hingga akhir 2026 mencapai Rp2.631,4 triliun atau 97,6 persen dari target APBN sebesar Rp2.693,7 triliun. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan mencapai Rp575,1 triliun atau 125 persen dari target Rp459,2 triliun.

Di sisi pembiayaan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) diperkirakan mencapai Rp255,5 triliun hingga akhir tahun, meningkat tajam dibanding realisasi 2025 yang sebesar Rp72,39 triliun.

Said menilai tingginya proyeksi SiLPA perlu menjadi perhatian karena pembiayaan utang dilakukan saat biaya dana (cost of fund) masih relatif tinggi.
"Hal ini akan menjadi beban pemerintah. Tingginya SiLPA juga menunjukkan perencanaan pembayaran utang dan investasi masih perlu disempurnakan," ujarnya.