APBN Kian Sehat, Purbaya Optimistis Ekonomi RI Makin Kuat

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan optimisme terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dinilainya semakin sehat. Kinerja fiskal yang membaik, ditopang penerimaan negara yang kuat dan defisit yang tetap terjaga, menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan nasional.

Dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Purbaya memaparkan laporan pelaksanaan APBN Semester I serta proyeksi Semester II Tahun Anggaran 2026. Ia menegaskan, APBN tetap menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga daya tahan ekonomi sekaligus mendukung delapan agenda prioritas nasional.

"APBN 2026 bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang sehat, kredibel, dan akuntabel," ujar Purbaya.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, fundamental ekonomi Indonesia dinilai tetap solid. Pada triwulan I-2026, ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sementara inflasi pada Juni 2026 terkendali di level 3,34 persen (yoy).
Dari sisi pendapatan negara, realisasi hingga Semester I-2026 mencapai Rp1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target APBN. Angka tersebut meningkat 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Capaian tersebut ditopang penerimaan perpajakan sebesar Rp1.187,8 triliun serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp271 triliun. Kinerja itu didorong meningkatnya aktivitas ekonomi, penguatan tata kelola perpajakan dan kepabeanan, serta peningkatan kualitas layanan kementerian, lembaga, dan Badan Layanan Umum (BLU).

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau 43,1 persen dari pagu APBN, naik 17,8 persen dibanding Semester I-2025.

Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.298,6 triliun, meningkat 29,4 persen secara tahunan. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat kurang mampu, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, hingga pembayaran gaji, THR, dan gaji ke-13 aparatur negara.

Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN hingga Semester I-2026 tercatat Rp196,5 triliun atau setara 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai Rp204,2 triliun atau 0,84 persen terhadap PDB.

"Secara keseluruhan, capaian Semester I menunjukkan momentum penerimaan negara berada pada jalur yang positif," kata Purbaya.

Ia menegaskan, APBN juga tetap menjalankan fungsi sebagai shock absorber melalui berbagai kebijakan fiskal, termasuk mempertahankan harga BBM bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar belanja negara semakin efektif dalam mendukung pembangunan.

Menurutnya, peningkatan realisasi belanja pemerintah pada Semester I menjadi katalis penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026.

Purbaya memastikan pemerintah akan terus menjaga kesehatan APBN, meningkatkan kualitas belanja, serta mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menaikkan tarif pajak.

Optimisme tersebut semakin menguat setelah lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan prospek (outlook) stabil.

Menanggapi kabar tersebut, Purbaya mengaku sangat gembira. Bahkan, di hadapan wartawan usai rapat di Kompleks Parlemen, ia sempat berjoget sebagai bentuk rasa syukur.

Menurutnya, keputusan S&P merupakan pengakuan dunia internasional terhadap pengelolaan fiskal Indonesia yang dilakukan secara hati-hati dan kredibel.
"Update dari S&P merupakan konfirmasi bahwa kita berada di jalur yang benar, dengan kebijakan yang baik dan penuh kehati-hatian," ujarnya.

Purbaya menambahkan, S&P dikenal memiliki standar penilaian yang independen dan tidak dipengaruhi faktor politik. Selama proses penilaian, pemerintah juga aktif berdiskusi dan memberikan berbagai data pendukung kepada lembaga tersebut.

Dengan prospek ekonomi dan fiskal yang tetap positif, Purbaya berharap kepercayaan investor terhadap Indonesia terus meningkat. Ia bahkan mengajak pelaku pasar untuk lebih percaya diri berinvestasi di pasar modal.

"Kalau Anda pemain saham, jangan takut lagi. Fundamental ekonomi kita kuat," pungkasnya.