Tidak Hanya Andalkan Pajak Daerah, Pemprov Banten Dorong BUMD Berkontribusi Besar dalam Penerimaan PAD

SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak hanya akan mengandalkan pajak daerah sebagai salah satu instrumen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski hingga saat ini rasio pajak daerah relatif cukup tinggi, namun sektor lain akan digenjot agar mampu berkontribusi lebih dalam postur penerimaan daerah terutama PAD. Salah satu sektor yang didorong untuk bisa berkontribusi lebih adalah dengan mengoptimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

 

Diketahui 74,9 persen APBD Pemprov Banten bersumber dari penerimaan berbagai jenis pajak setiap tahunnya. Artinya, pembiayaan pembangunan dan pembayaran gaji pegawai bersumber dari iuran pajak masyarakat.

 

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, target pendapatan daerah Provinsi Banten tahun 2026 mencapai Rp10,083 triliun, dengan target PAD sebesar Rp7,494 triliun atau sekitar 74 persen dari total pendapatan daerah.

 

Hingga 13 Juli 2026, realisasi pendapatan daerah baru mencapai Rp4,278 triliun atau 42,42 persen, sedangkan realisasi PAD tercatat Rp2,969 triliun atau 39,63 persen. Dana tersebut berasal dari penarikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan target sebesar Rp2,398 Triliun dan baru terealisasi sekira Rp1,021 Triliun atau 42,57 persen. Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) ditargetkan sebesar Rp1,727 Triliun dan baru terealisasi Rp687,7 miliar atau 39,80 persen dari target.

 

Sementara Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditargetkan sebesar Rp1,561 triliun baru terealisasi Rp668,7 miliar atau 42,82 persen, Pajak Air Permukaan ditargetkan sekira Rp45,2 miliar baru terealisasi sekira Rp23,2 miliar atau sekira 51,40 persen.

 

Selanjutnya pajak rokok ditargetkan sekira Rp999,7 miliar baru terealisasi sekira Rp317,17 miliar atau 31,73 persen, Opsen Pajak MBLB ditargetkan sekira Rp78,6 miliar terealisasi sekira Rp8,5 miliar atau sekira 10,84 persen.

 

Selanjutnya retribusi daerah ditargetkan Rp389,1 miliar terealisasi Rp158,1 miliar atau sekira 40,65 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sekira Rp64 miliar terealisasi 45,6 miliar atau 71,24 persen. Kemudian Pajak Alat Berat (PAB) ditargetkan Rp2 miliar dan baru terealisasi Rp375 juta atau 18,75 persen.

 

Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah membenarkan, tingginya kontribusi pajak daerah dalam postur APBD. Agar sektor lain mampu berkontribusi lebih, Pemprov Banten tengah mendorong agar keberadaan BUMD  bisa optimal dan mampu menyumbang deviden kepada daerah. "Kita harusnya BUMD yang bisa bergerak menutup kas daerah, cuma BUMD kita lagi sakit, bikin baru kan modalnya besar. Tetapi kita upayakan agar ada potensi lain yang bisa dimaksimalkan,” ujar Dimyati,  usai rapat paripurna di Gedung DPRD Banten, Kamis (16/7/2026).

 

Dimyati mengatakan, meski besaran pembiayaan daerah bersumber dari pajak, namun Provinsi Banten dijadikan sebagai percontohan skala nasional dengan kemandirian fiskalnya. "Daerah mana yang sebesar banten dari sisi prosentase, DKI saja itu kemandirian fiskalnya baru 60 persen, kalau kita sudah 70 persen lebih, jadi udah hebat Banten ini dan jadi percontohan," katanya.

 

Dimyati mengaku, dirinya bersama Gubernur Banten Andra Soni sering menyampaikan kepada para pegawai agar bisa menggunakan anggaran dengan baik dan untuk kepentingan masyarakat banyak. Tindakan itu harus dilakukan agar uang masyarakat dapat kembali dinikmati masyarakat melalui program pembangunan. "Sekarang paling perbaikan dari sisi penggunaan anggarannya, pembelanjaannya yang diawasi agar tidak sia-sia. Itulah yang kita lakukan sekarang, kita ingin agar anggaran yang ada bisa digunakan dengan baik," katanya.

 

Di  tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi mengatakan, Pemprov Banten akan terus berupaya memaksimalkan semua potensi pendapatan daerah. Dengan begitu, penerimaan daerah atau PAD bisa terus meningkat. “Tentunya semua potensi atau spot pendapatan yang ada, akan terus kita maksimalkan dengan baik agar pendapatan daerah bisa terus bertambah setiap tahunnya,” singkat Deden.(*)