Dasco Pimpin Rapat Lintas Kementerian, Anggaran Kapal Perintis Dipastikan Aman

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kembali memimpin rapat koordinasi lintas kementerian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026). Kali ini, rapat difokuskan pada penyelesaian persoalan anggaran operasional kapal perintis agar layanan penyeberangan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) tetap berjalan.

Rapat di Gedung Nusantara III tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Komisi V DPR Lasarus, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Pertemuan berlangsung singkat, namun menghasilkan keputusan penting. DPR dan pemerintah menyepakati penambahan anggaran operasional kapal perintis agar layanan transportasi laut bagi masyarakat di wilayah 3T tidak lagi terganggu.

"Rapat ini digelar untuk mencari solusi konkret atas kendala anggaran yang sempat mengancam kelancaran layanan penyeberangan perintis," kata Dasco usai rapat.

Sebelumnya, operasional kapal perintis di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) sempat terhenti selama beberapa pekan akibat persoalan pendanaan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah bersama DPR sepakat segera memenuhi kebutuhan anggaran yang diperlukan agar layanan kembali berjalan normal.

"Ini langsung kita penuhi untuk menyelesaikan permasalahan anggaran yang dihadapi ASDP maupun Pelni," ujarnya.

Tambahan anggaran yang disepakati mencapai sekitar Rp139 miliar untuk PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan sekitar Rp70 miliar untuk PT Pelni. Selain itu, pemerintah juga menyetujui secara prinsip usulan tambahan anggaran Kementerian Perhubungan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp2,3 hingga Rp2,4 triliun.

Prasetyo menambahkan, pemerintah juga mengkaji penyempurnaan mekanisme pendanaan agar proses administrasi tidak menghambat pelayanan publik, tanpa mengabaikan prinsip tata kelola dan akuntabilitas.

"Kalau nanti ada perubahan mekanisme, tata kelola, pelaporan, dan pengawasannya tetap harus berjalan dengan baik," tegasnya.

Ia memastikan seluruh layanan penyeberangan perintis, termasuk di NTT, kini telah kembali beroperasi.

Senada, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pemerintah tidak pernah menghentikan subsidi kapal perintis. Menurutnya, gangguan layanan yang sempat terjadi disebabkan proses lelang yang belum rampung.
"Masalahnya ada pada proses lelang. Sekarang sudah selesai dan layanan kembali berjalan," jelasnya.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, memastikan seluruh layanan penyeberangan perintis di NTT siap kembali beroperasi. Menurutnya, transportasi perintis merupakan urat nadi mobilitas masyarakat sekaligus jalur distribusi logistik dan kebutuhan pokok di wilayah kepulauan.

"Kami telah menyiapkan armada, sumber daya manusia, dan dukungan operasional agar masyarakat kembali memperoleh layanan transportasi yang aman, andal, dan berkelanjutan," ujarnya.

Rapat ini menambah daftar koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Dasco di DPR. Sebelumnya, ia juga memimpin rapat evaluasi moneter dan fiskal untuk merespons gejolak nilai tukar rupiah, serta rapat koordinasi tata kelola ekspor guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.