Minyak Dunia Tembus 100 Dolar AS, IHSG dan Rupiah Tertekan, APBN Dipastikan Tetap Aman

JAKARTA – Lonjakan harga minyak dunia akibat memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah kembali mengguncang pasar keuangan domestik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah sama-sama tertekan. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi tersebut belum mengancam stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada penutupan perdagangan Jumat (24/7/2026), IHSG anjlok 1,88 persen ke level 6.196,43. Pelemahan terjadi di seluruh sektor seiring meningkatnya kekhawatiran investor terhadap dampak kenaikan harga energi terhadap perekonomian global.

Tekanan juga dialami rupiah. Mata uang Garuda ditutup melemah 27 poin atau 0,15 persen ke level Rp17.963 per dolar AS.

Sentimen negatif dipicu melonjaknya harga minyak mentah dunia yang kembali menembus level psikologis 100 dolar AS per barel. Ini menjadi kali pertama sejak 22 Mei 2026 harga minyak Brent kembali berada di atas level tersebut.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent melonjak 6,62 dolar AS atau 7 persen menjadi 100,69 dolar AS per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik 5,36 dolar AS atau 6,2 persen menjadi 92,19 dolar AS per barel.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai lonjakan harga minyak dipicu meningkatnya premi risiko global akibat ketegangan geopolitik. Menurutnya, selama gangguan pasokan minyak tidak berlangsung lama, tekanan terhadap IHSG dan rupiah masih bersifat sementara.

Namun, Yusuf mengingatkan Indonesia tetap harus waspada karena masih berstatus sebagai net importir minyak. Kenaikan harga minyak berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan sekaligus meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN.
Menurutnya, tambahan penerimaan negara dari sektor migas belum mampu menutup lonjakan biaya impor karena produksi minyak domestik masih terbatas.

"Meski demikian, saya tidak melihat situasi ini sebagai krisis fiskal. Indonesia masih memiliki bantalan kebijakan," ujarnya kepada Redaksi, Jumat (24/7/2026).

Yusuf menilai tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah menjaga kredibilitas kebijakan dan mengelola ekspektasi pasar. Tekanan likuiditas akibat arus modal keluar serta menurunnya aset asing bersih perlu diantisipasi agar tidak memicu volatilitas yang lebih besar di pasar keuangan.

Ia menambahkan, dampak lanjutan sangat bergantung pada durasi gangguan pasokan minyak dunia. Jika hanya berlangsung beberapa pekan, tekanan terhadap IHSG dan rupiah diperkirakan masih dalam batas wajar.

"Namun jika meluas hingga mengganggu jalur energi utama seperti Selat Hormuz, pasar akan mulai memperhitungkan risiko twin deficit, yakni tekanan fiskal dan pelemahan sektor eksternal secara bersamaan," jelasnya.

Karena itu, Yusuf mengingatkan pemerintah tidak terburu-buru menaikkan harga BBM bersubsidi. Reformasi subsidi, terutama LPG 3 kilogram, dinilai lebih efektif menjaga ruang fiskal tanpa memicu gejolak sosial.

Dari sisi moneter, ia menilai koordinasi erat antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci. Menurutnya, kenaikan suku bunga bukan solusi utama karena tekanan yang terjadi berasal dari sisi pasokan.

"Fokus kebijakan sebaiknya menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan volatilitas, bukan mempertahankan nilai tukar pada level tertentu dengan biaya likuiditas yang terlalu besar," tegasnya.

Pandangan serupa disampaikan Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede. Menurutnya, lonjakan harga minyak meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap risiko twin deficit, yakni defisit fiskal dan defisit transaksi berjalan yang terjadi secara bersamaan. Kondisi tersebut mendorong investor mengalihkan dana ke aset-aset safe haven.

"Seiring meningkatnya ketegangan geopolitik, permintaan terhadap aset safe haven ikut meningkat sehingga memberi tekanan terhadap rupiah," katanya.

Di tengah tekanan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi APBN tetap terkendali.

"APBN masih aman," tegas Purbaya di Kementerian Keuangan, Jumat (24/7/2026).

Ia mengakui kenaikan harga minyak memang mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk menambah belanja baru. Namun, kondisi tersebut belum mengganggu keberlanjutan fiskal maupun pelaksanaan berbagai program prioritas.

"Kalau harga minyak naik lagi, ruang fiskalnya memang lebih sempit, tetapi tidak membahayakan APBN," ujarnya.
Purbaya juga memastikan lonjakan harga minyak tidak akan mengganggu pelaksanaan paket stimulus ekonomi semester II-2026. Pasalnya, penyusunan stimulus tersebut sejak awal telah menggunakan asumsi harga minyak di kisaran 100 dolar AS per barel.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih mengevaluasi kemungkinan penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Keputusan akan diambil setelah mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia.

"Kami mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan masyarakat pengguna BBM nonsubsidi, tetapi juga tidak membebani pelaku usaha di sektor perminyakan," pungkasnya.