Pemerintah Pastikan Penanganan Gempa NTT Tanpa Bantuan Asing

NTT – Pemerintah memastikan penanganan korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih dapat dilakukan secara mandiri tanpa membuka donasi atau menerima bantuan dari pihak asing. Pemerintah saat ini fokus mempercepat distribusi bantuan dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak melalui jalur darat, laut, dan udara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah terus memantau kondisi wilayah terdampak, termasuk memastikan ketersediaan kebutuhan logistik, hunian sementara (huntara), dan hunian tetap (huntap).

“Belum ya (bantuan asing). Nanti kita lihat, karena berdasarkan laporan semua masih bisa kita tangani dengan baik,” kata Pras di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Selain memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, pemerintah memperkuat layanan kesehatan dengan menyiapkan rumah sakit lapangan. Fasilitas tersebut diperlukan untuk menambah kapasitas pelayanan kesehatan bagi korban gempa berkekuatan magnitudo 7,7.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, kapasitas RS Manggarai belum memadai untuk menampung seluruh pasien terdampak. Karena itu, pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk membangun rumah sakit lapangan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan,” ujar Pratikno saat meninjau calon lokasi rumah sakit lapangan di Stadion Golo Dukal, Kabupaten Manggarai, NTT, Minggu (16/8/2026).

Stadion Golo Dukal menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan karena memiliki lahan cukup luas. Sejumlah pasien dari Kecamatan Reo, salah satu wilayah yang terdampak cukup parah, juga banyak dirujuk ke RS Manggarai.
Untuk memenuhi kebutuhan pengungsi, Presiden Prabowo Subianto telah menambah bantuan berupa 50 ribu paket sembako bagi masyarakat terdampak gempa.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan pemerintah menyiapkan lahan untuk pembangunan huntara dan huntap. Namun, pembangunan hunian belum menjadi prioritas karena pemerintah masih berfokus pada penanganan masa tanggap darurat.

“Pasti ya akan kita siapin (huntap). Namun, saat ini tahapnya belum ke sana, tahapnya adalah mitigasi tanggap darurat dulu,” kata Nusron di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Menurut Nusron, persiapan lahan untuk huntara dan huntap diperkirakan dilakukan dalam dua hingga tiga bulan mendatang.

Anggaran Penanganan Disiapkan
Dari sisi pembiayaan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah memiliki anggaran untuk menangani dampak gempa, termasuk kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi.

Purbaya mengatakan, pembiayaan awal penanganan bencana menggunakan anggaran yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana tersebut dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan darurat.

“Masih ada tuh Rp5 triliun kalau nggak salah ya, mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup,” kata Purbaya.

Jika kebutuhan meningkat, pemerintah juga memiliki dana cadangan khusus untuk penanganan bencana.
“Nanti kalau kurang baru kita rekonstruksi, jadi nggak ada masalah tuh. Kalau untuk bencana ada cadangan khusus,” ujarnya.

Bantuan Dikirim Lewat Tiga Jalur
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, distribusi bantuan dilakukan secara cepat dan merata, terutama ke wilayah yang mengalami dampak paling berat. Pemerintah mengoptimalkan jalur darat, laut, dan udara untuk menjangkau lokasi terdampak.

Kabupaten Manggarai, khususnya Kecamatan Reo, menjadi salah satu wilayah dengan dampak cukup parah. Bantuan logistik BNPB telah berhasil masuk ke wilayah tersebut.

“Tadi untuk logistik di bawah Pangdam, itu sudah bisa masuk ke Reo,” kata Suharyanto.

Pemerintah juga mendirikan posko pendampingan nasional di Halim untuk menghimpun dan mengoordinasikan kebutuhan logistik dari berbagai wilayah terdampak. Posko bantuan juga disiapkan di Labuan Bajo dan Maumere.

Untuk wilayah yang sudah dapat dijangkau melalui jalan raya, bantuan dikirim menggunakan jalur darat. Akses menuju sejumlah daerah terdampak juga telah kembali terbuka sehingga kendaraan dapat digunakan untuk mengangkut logistik.

“Informasi dari Menteri Pekerjaan Umum sudah tembus semua, tidak ada lagi yang tertutup longsor sehingga tidak bisa jalan,” ujar Suharyanto.

Untuk daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat, pemerintah menyiapkan distribusi melalui udara. Sebanyak empat helikopter TNI dan dua pesawat BNPB ditempatkan di Labuan Bajo. Sementara itu, dua helikopter disiapkan dari Maumere untuk menjangkau titik-titik yang belum dapat diakses.

Jalur laut juga dimanfaatkan untuk memperkuat distribusi bantuan, mengingat kondisi geografis NTT yang terdiri atas banyak wilayah kepulauan. Sejumlah bantuan logistik diarahkan melalui Pelabuhan Maumere.

Berdasarkan laporan BNPB hingga Selasa (18/8/2026), jumlah korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 70 orang. Sebanyak 132 orang mengalami luka-luka, sementara 40.040 warga masih mengungsi.

Adapun data BPBD NTT mencatat sebanyak 19.297 rumah mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut tersebar di delapan kabupaten, yakni Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ende, Sikka, Ngada, Nagekeo, dan Sumba Timur.