Politik Malaysia Buntu, Belum Ada PM

MALAYSIA - Kebuntuan politik masih melanda Malaysia. Koalisi Pakatan Harapan (PH) dan Perikatan Nasional (PN), sebagai pemilik kursi terbanyak hasil pemilu 19 November 2022, diminta berkompromi. Terutama dalam isu-isu penting.

Dilansir Channel News Asia, kemarin, Raja Malaysia mengusulkan persatuan kedua koalisi sebagai solusi kebuntuan politik yang saat ini terjadi. Namun, usul itu ditolak mentah-mentah Koalisi PN, yang dipimpin mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin.

Mengomentari hal ini, Profesor Ilmu Politik dari Universitas at Albany, New York, Amerika Serikat (AS) Meredith Weiss mengatakan, dalam politik, sebenarnya semua kemungkinan terbuka.

Menurutnya, daya tarik untuk berada di Pemerintahan tentu saja sangat kuat. Terutama mengingat luasnya sentralisasi fiskal di Malaysia serta kesalahan sistem selama bertahun-tahun.

“Yang lebih menguntungkan bagi mereka yang berada di Pemerintahan daripada oposisi,” kata Weiss.

Dia menambahkan, Raja Maaysia, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, mendorong koalisi PN dan PH karena berada di pihak independen.

“Meski memungkinkan, Pemerintah gabungan koalisi PH-PN, belum tentu jadi pilihan terbaik, mengingat keduanya cenderung tidak ingin bersatu,” imbuh Weiss.

Ia menilai, Pemerintahan persatuan yang melibatkan semua pihak, mungkin akan mengulangi kebuntuan yang terjadi.

Hasil yang lebih baik mungkin didapat dari pemerintahan minoritas. Seperti yang mirip dengan jenis perjanjian kepercayaan dan negosiasi kala naiknya PM Ismail Sabri Yakoob,” ujarnya.

Seperti diketahui, PN dan PH memenangkan jumlah kursi terbesar dalam pemilihan. Tapi tidak cukup untuk membentuk mayoritas absolut untuk mem￾bentuk Pemerintahan. Mereka juga tidak dapat memperoleh dukungan dari koalisi lain untuk mendapatkan 112 kursi yang dibutuhkan.

Katanya lagi, peran Raja saat ini telah terbukti sangat penting. Menurutnya, itu berarti ada sosok yang menstabilkan. Kendati pada dasarnya itu merupakan hal yang tidak demokratis.

“Pada dasarnya, lebih baik daripada menunggu partai-partai menyelesaikannya sendiri,” ucapnya.

“Raja yang menyerukan pemerintahan yang mencakup semua ras, agama, dan wilayah. Itu kemajuan yang paling menarik bagi saya,” tutur Weiss.

Raja belum memutuskan siapa yang akan menjadi PM Malaysia berikutnya. Raja telah mempertemukan dua koalisi, PH dan PN di Istana Negara. Begitu pula dengan koalisi BN yang memiliki 30 kursi. Namun hingga kemarin, belum ada keputusan yang dibuat terkait PM.

Hari ini, Raja akan kembali bertemu dengan para Penguasa Wilayah (Rulers) di Istana Negara. Disebutkan, bahwa Raja akan meminta pendapat tentang kebuntuan dalam pembentukan Pemerintahan federal.

Pertemuan akan dimulai pada pukul 10.30 waktu setempat. Diperkirakan, pertemuan akan berlangsung setidaknya tiga jam. Para Rulers diharapkan diberi pengarahan tentang prosedur hukum, karena parlemen gantung alias tidak ada partai dan koalisi yang bisa membentuk Pemerintahan.

Setelah pertemuan hari ini, Conference of Rulers juga dijadwalkan digelar pada Senin (28/11). 

Sumber berita rm.id :
https://rm.id/baca-berita/internasional/150072/belum-punya-pm-politik-malaysia-buntu-keputusan-di-tangan-raja