Pemerintah Gelontorkan Rp1,2 Triliun untuk Pangan Warga Terdampak Bencana

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,2 triliun untuk mendukung penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bagi masyarakat yang terdampak bencana alam sepanjang 2026.

Anggaran tersebut disiapkan untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi saat terjadi bencana maupun kondisi darurat.

Dalam pelaksanaannya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan ke daerah yang terdampak bencana.

Di samping anggaran khusus penanganan bencana, pemerintah juga menjalankan program bantuan pangan beras reguler. Untuk penyaluran tahap kedua periode Juli-September 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp17,5 triliun.

Kedua skema bantuan tersebut dapat disalurkan secara bersamaan, terutama di wilayah yang masyarakatnya terdampak bencana.

Salah satu penerapannya dilakukan di Nusa Tenggara Timur (NTT) pascagempa yang melanda sejumlah wilayah. Pemerintah menetapkan bantuan beras sebanyak 6,8 ribu ton untuk lima kabupaten.

Bantuan tersebut merupakan kombinasi antara alokasi beras untuk penanganan bencana dan program bantuan pangan beras reguler.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan, jika dihitung menggunakan asumsi harga beras Rp14.000 per kilogram, total bantuan untuk lima kabupaten tersebut bernilai sekitar Rp95,2 miliar.

"Jadi sudah ada anggarannya di 2026. Khusus untuk bantuan bencana alam NTT itu yang terdampak lima kabupaten, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, dan Nagekeo. Kemudian jumlah semuanya itu ada 6,8 ribu ton. Kalau dikalikan Rp14.000 per kilogram, ketemu sekitar Rp95,2 miliar," kata Sarwo Edhy, dikutip Minggu (23/8/2026).

Berdasarkan penetapan Bapanas per 19 Agustus 2026, total bantuan beras untuk lima kabupaten tersebut mencapai 6,8 ribu ton. Jumlah itu terdiri atas 990,3 ton bantuan khusus bencana dan 5,81 ribu ton bantuan pangan beras reguler.

Untuk Kabupaten Manggarai, alokasi bantuan bencana mencapai 81,63 ton, ditambah 1,79 ribu ton bantuan pangan reguler. Kabupaten Manggarai Timur mendapat 153,78 ton bantuan bencana dan 1,66 ribu ton bantuan reguler.

Kabupaten Ngada memperoleh 86,88 ton bantuan bencana serta 444,21 ton bantuan reguler. Sementara Kabupaten Sikka mendapat 6,88 ton bantuan bencana dan 1,28 ribu ton bantuan pangan reguler.

Adapun Kabupaten Nagekeo memperoleh alokasi terbesar untuk bantuan bencana, yakni 661,18 ton, ditambah 625,14 ton bantuan pangan reguler.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau langsung kondisi masyarakat yang terdampak gempa di Kabupaten Manggarai pada 19 Agustus 2026.
Amran menegaskan, penyaluran bantuan pangan harus dilakukan secepat mungkin sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Kita harus bergerak cepat. BNPB bisa ambil duluan, proses izinnya persetujuannya belakangan. Karena yang setujui, saya sebagai Kepala Bapanas, saya menyetujui pengeluaran beras untuk bencana seluruh Indonesia," ujar Amran.

Pemerintah memastikan mekanisme bantuan pangan tersebut dapat digunakan untuk merespons kebutuhan masyarakat di daerah yang mengalami bencana, sehingga distribusi pangan tetap berjalan meski dalam situasi darurat.