Pemerintah Siapkan Rp1,2 Triliun Dana Darurat Bencana, 6,8 Ribu Ton Beras Disalurkan ke 5 Kabupaten di NTT

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,2 triliun untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bagi masyarakat yang terdampak bencana alam sepanjang 2026. Dana tersebut disiapkan untuk memastikan kebutuhan pangan warga tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, Bapanas telah menugaskan Perum Bulog untuk mempercepat penyaluran CPP kepada masyarakat terdampak bencana.

“Bapanas telah menugaskan Perum Bulog menyalurkan CPP kepada masyarakat terdampak secara cepat. BNPB bisa ambil duluan, proses izinnya, persetujuannya belakangan,” kata Amran dalam keterangan resmi Bapanas, Sabtu (22/8/2026).

Amran memastikan ketersediaan pangan nasional, khususnya beras, dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak bencana hingga satu tahun ke depan.

“Masalah beras yang paling penting. Perintah Bapak Presiden agar bergerak cepat menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Selain dana darurat bencana, pemerintah juga mengalokasikan Rp17,5 triliun untuk program Bantuan Pangan Beras tahap kedua yang mencakup periode Juli, Agustus, dan September 2026.

Kedua instrumen anggaran tersebut digunakan secara berdampingan untuk mempercepat intervensi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan, khusus untuk penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah telah mengalokasikan bantuan beras sebanyak 6,8 ribu ton.

Bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat di lima kabupaten terdampak, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, dan Nagekeo. Penyaluran berasal dari gabungan program bantuan bencana dan bantuan pangan reguler.

“Lima kabupaten itu adalah Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, dan Nagekeo,” ungkap Sarwo.

Berdasarkan data penetapan Bapanas per 19 Agustus 2026, total alokasi tersebut terdiri atas 990,3 ton beras melalui program bantuan bencana dan sekitar 5,81 ribu ton melalui program bantuan pangan reguler.

Secara rinci, Kabupaten Manggarai menerima 81,63 ton bantuan bencana dan 1,79 ribu ton bantuan pangan reguler.

Kabupaten Manggarai Timur memperoleh 153,78 ton bantuan bencana dan 1,66 ribu ton bantuan pangan reguler.

Selanjutnya, Kabupaten Ngada mendapat 86,88 ton bantuan bencana serta 444,21 ton bantuan pangan reguler.
Kabupaten Sikka menerima 6,88 ton bantuan bencana dan 1,28 ribu ton bantuan pangan reguler. Sementara Kabupaten Nagekeo memperoleh 661,18 ton bantuan bencana dan 625,14 ton bantuan pangan reguler.

Dengan total alokasi sekitar 6,8 ribu ton, bantuan beras yang disiapkan pemerintah tersebut memiliki nilai ekonomi yang cukup besar.

“Dengan asumsi harga beras Rp14.000 per kilogram, total bantuan beras 6,8 ribu ton itu memiliki nilai sekitar Rp95,2 miliar,” ujar Sarwo.

Pemerintah berharap dukungan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat NTT yang terdampak gempa sekaligus mempercepat pemulihan di wilayah terdampak bencana.