Swasembada Pangan

JAKARTA - Langkah Indonesia menuju swasembada pangan mulai menunjukkan hasil. Setelah kebutuhan dalam negeri dinilai tercukupi, Indonesia kini mulai mengekspor beras. Namun, di sisi lain, ketergantungan terhadap impor masih terjadi pada sejumlah komoditas pangan, salah satunya kedelai.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, impor masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.

"Hampir semua makan kita ini impor. Tahun 2024 kita impor beras itu 4,5 juta ton. Tapi, kita sudah biasa, sudah ada beras, ya sudah. Kita kalau nggak ada beras impor saja," kata Zulhas dalam acara peluncuran buku Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2026).

Selain beras, Indonesia masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan daging sapi. Setiap tahun, sekitar 1 juta ekor sapi didatangkan dari luar negeri.

Ketergantungan impor juga terjadi pada kedelai. Kebutuhan kedelai nasional yang dipenuhi melalui impor disebut mencapai sekitar 4 juta ton per tahun.
Indonesia juga masih mengimpor gula putih sekitar 6 juta ton per tahun. Sementara kebutuhan gandum yang dipenuhi dari impor mencapai sekitar 13 juta ton per tahun.

Menurut Zulhas, sejumlah komoditas tersebut masih sulit diproduksi secara optimal di dalam negeri karena kondisi iklim dan keterbatasan lahan.

Dia menegaskan, ketergantungan terhadap impor pangan tidak boleh terus dibiarkan. Kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan pangannya sendiri merupakan bagian dari kemandirian sekaligus kehormatan bangsa.

"Tidak ada negara yang maju tanpa swasembada pangan. Pak Prabowo mengatakan swasembada itu kehormatan. Kehormatan siapa? Ya kehormatan kita sebagai bangsa, kehormatan keluarga kita, kehormatan petani kita, nelayan kita, peternak kita yang jumlahnya 100 juta lebih," tegas Ketua Umum PAN tersebut.

Di tengah upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor, Indonesia justru mulai membuka pasar ekspor beras.

Pemerintah baru-baru ini menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Malaysia untuk ekspor 1.000 ton beras premium.

Kerja sama dengan negara serumpun tersebut membuka peluang ekspor beras hingga 200.000 ton dengan nilai mencapai sekitar Rp3,4 triliun.

Sebelumnya, Indonesia juga telah mengekspor beras premium ke Arab Saudi pada 4 Maret 2026. Sekitar 2.280 ton beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) premium diekspor ke negara tersebut.

Pelepasan ekspor dipimpin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gudang Perum Bulog, Jakarta.

Produktivitas Jadi Kendala
Peneliti Indef Sugiyono Madelan menilai, aktivitas ekspor dan impor tidak dapat dilepaskan dari Indonesia karena negara ini menganut sistem perekonomian terbuka.

Menurutnya, meskipun Indonesia telah berhasil mengekspor beras, impor komoditas yang sama tetap dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tertentu.

"Swasembada pangan sekalipun dimungkinkan masih ada impor dalam volume tertentu yang sedikit," ujar Sugiyono saat dihubungi, Jumat (4/9/2026) malam.

Terkait kedelai, Sugiyono mengatakan Indonesia sebenarnya pernah mengalami masa surplus. Namun, saat ini kebutuhan kedelai nasional justru lebih banyak dipenuhi melalui impor.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan semata-mata karena Indonesia tidak mampu menanam kedelai. Persoalan utamanya adalah produktivitas yang masih rendah.

Meski demikian, Sugiyono mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Swasembada pangan penting untuk menjaga ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan," sebutnya.

Senada, Pakar Pertanian Universitas Gadjah Mada Prof. Subejo menilai kebijakan pemerintah yang masih mengimpor kedelai merupakan hal yang wajar.

Pasalnya, ketersediaan lahan untuk budidaya kedelai masih terbatas. Tanaman kedelai juga harus bersaing dengan komoditas yang menjadi prioritas, seperti padi dan jagung.
Selain persoalan lahan, produktivitas kedelai nasional juga masih rendah. Rata-rata hasil produksi kedelai saat ini masih di bawah 1,5 ton per hektare.

"Harga juga belum stabil dan kurang menarik bagi produsen. Inovasi dan teknologi produksi masih terbatas, serta sistem rantai pasok hulu-hilir belum berkembang dengan baik," pungkas Subejo kepada awak media.