Benyamin: Kita Ingin Setiap Rupiah Di APBD Beri Dampak Nyata Ke Masyarakat

SETU-Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie menegaskan, APBD Perubahan 2026 diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan menyelesaikan sejumlah persoalan prioritas masyarakat.

 

 Hal itu disampaikan Benyamin saat memberikan jawaban atas pandangan umum (Pandum) fraksi-fraksi DPRD Kota Tangsel terhadap Nota Keuangan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna, Rabu (9/9).

 

 Benyamin mengatakan, masukan seluruh fraksi menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran. Ia menekankan setiap belanja harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat.

 

 “Kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus memperhatikan kesiapan perencanaan, proses pengadaan, waktu penyelesaian dan mutu pekerjaan,” kata Benyamin.

 

 Menurutnya, keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran menjadi pertimbangan dalam penyesuaian belanja, khususnya kegiatan fisik. Monitoring progres pekerjaan dan realisasi keuangan juga diperkuat untuk mencegah keterlambatan, gagal kontrak, dan SiLPA yang tidak produktif.

 

 Dari sisi pendapatan, target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp 4,768 triliun, sedangkan PAD ditetapkan sebesar Rp 3,316 triliun. Pajak daerah diproyeksikan naik 7,67 persen dan retribusi 2,23 persen, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun 10,01 persen.

 

 Untuk memperkuat penerimaan, Pemkot Tangsel akan mengoptimalkan teknologi dan integrasi data, termasuk melalui kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional dan kantor pelayanan pajak. 

 

 “Digitalisasi perpajakan dan integrasi data mendukung penguatan penerimaan daerah melalui kemudahan pembayaran, peningkatan akurasi data, serta pengawasan yang lebih terarah,” ujar Benyamin.

 

 Pada sektor pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas. Anggaran pendidikan diarahkan untuk memenuhi standar pelayanan minimal, memperluas akses bagi masyarakat kurang mampu dan penyandang disabilitas, serta meningkatkan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik. Bidang kesehatan difokuskan pada jaminan kesehatan, ketersediaan obat dan layanan pemeriksaan gratis melalui program Ngider Sehat Plus.

 

 Penanganan banjir juga mendapat perhatian melalui pembenahan sistem drainase, perbaikan saluran, pembangunan infrastruktur pengendali air, serta pemeliharaan jalan dan drainase. 

 

 “Penanganan tetap dilakukan melalui evaluasi sistem drainase, perbaikan saluran, penguatan bangunan pengendali air dan koordinasi lintas kewenangan,” jelas Benyamin.

 

 Hingga 2026, pembangunan saluran drainase kota telah dilakukan di 85 titik dengan total panjang 22.873 meter. Sementara, untuk persoalan sampah, pemerintah mendorong pengelolaan dari hulu hingga hilir melalui TPS3R, bank sampah, serta fasilitas pengolahan lainnya, termasuk dukungan terhadap rencana PSEL di kawasan TPA Cipeucang, Serpong.

 

 Penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi agenda perubahan anggaran. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM, sekitar 103 ribu pelaku usaha telah memiliki legalitas usaha. Pemkot Tangsel akan melanjutkan dukungan melalui pelatihan, akses pasar, pembiayaan, legalitas dan sertifikasi halal.

 

 Untuk menekan pengangguran, program pelatihan kerja diarahkan sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. “Pelaksanaan pelatihan calon tenaga kerja akan terus diarahkan pada peningkatan kompetensi, penempatan kerja dan kewirausahaan,” kata Benyamin.

 

 Menurut Benyamin, Pemkot Tangsel juga memperkuat ketepatan sasaran perlindungan sosial melalui pemutakhiran data sosial ekonomi secara berkala. Sementara itu, SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 478,59 miliar dialokasikan kembali untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat setelah disesuaikan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

 

 Dia memastikan penggunaan anggaran tetap mengedepankan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, setiap kebijakan dalam Perubahan APBD 2026 harus bermuara pada manfaat nyata bagi masyarakat.

 

  “Kita ingin setiap rupiah dalam APBD memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan Tangsel tetap berjalan sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah,” pungkas Benyamin. (dra)