Maesyal Rasyid Dukung Satgas Anti Rentenir, Minta Akses Modal Dipermudah

TANGERANG – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Rentenir yang digagas Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Tangerang. Ia meminta keberadaan satgas tersebut tidak sekadar menjadi wadah pengaduan, tetapi mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat agar tidak terjerat pinjaman rentenir.

Dukungan itu disampaikan Maesyal saat menghadiri Seminar Urgensi Pembentukan Satgas Anti Rentenir di Aula Pendopo Bupati Tangerang, Jumat (11/9/2026).

Menurut Maesyal, satgas harus memiliki tugas dan mekanisme kerja yang jelas, mulai dari menerima laporan masyarakat, menindaklanjuti pengaduan, hingga mencari solusi bersama pemerintah daerah.

“Satgas nanti harus jelas uraian tugasnya, menerima pengaduan, menindaklanjuti pengaduan, dan mencari solusinya bersama-sama dengan pemerintah daerah. Masyarakat kita ingin yang praktis, tidak berbelit-belit dan tidak banyak persyaratan,” ujar Maesyal.

Ia menilai upaya memberantas praktik rentenir harus diikuti dengan tersedianya akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau. Sebab, masyarakat cenderung memilih rentenir ketika membutuhkan modal secara mendesak dan proses pinjaman di lembaga resmi dianggap rumit.

Karena itu, Pemkab Tangerang menyiapkan sejumlah lembaga pembiayaan milik daerah, di antaranya BPR, PT LKM, dan UPDB, sebagai alternatif permodalan bagi masyarakat.

“Pemerintah tidak hanya membentuk satgas, tetapi harus memberikan solusi. Saya sengaja hadirkan UPDB, PT LKM dan BPR. Bantu masyarakat kita yang mau pinjam, mudahkan persyaratannya dan ringankan bunganya, supaya masyarakat tidak ke rentenir,” tegasnya.

Maesyal juga meminta MES turut menyosialisasikan keberadaan lembaga pembiayaan resmi tersebut hingga tingkat kecamatan. Dengan begitu, masyarakat memiliki pilihan sumber permodalan yang lebih aman dan terjangkau.

Di sisi lain, ia mengingatkan masyarakat agar mengajukan pinjaman sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar. Jangan sampai pinjaman yang terlalu besar justru menjadi beban di kemudian hari.

“Kalau kebutuhan usahanya Rp3 juta sampai Rp5 juta, ya pinjam sesuai kebutuhan itu. Jangan modalnya Rp3 juta sampai Rp5 juta, tetapi pinjamnya Rp20 juta. Kasihan nanti menjadi beban. Jadi pinjam harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan,” imbaunya.

Maesyal mengatakan, Pemkab Tangerang akan membahas lebih lanjut penyederhanaan persyaratan pembiayaan bersama UPDB, PT LKM, dan BPR. Menurutnya, pencegahan jeratan rentenir harus dilakukan dengan dua langkah sekaligus, yakni membuka akses pembiayaan yang mudah serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

“Kita hadir untuk memberikan solusi. Kalau diberikan kemudahan untuk pinjam, jangan lupa kewajibannya. Sudah ada UPDB, PT LKM dan BPR, jadi manfaatkan lembaga yang resmi dan jangan sampai ke rentenir,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua MES Kabupaten Tangerang Mohamad Mahrusillah berharap pembentukan Satgas Anti Rentenir dapat segera direalisasikan dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tangerang.

Ia mengatakan, satgas nantinya tidak hanya melibatkan MES, tetapi juga berbagai unsur masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan praktik rentenir.

“Insyaallah sekali teken Pak Bupati, 29 kecamatan semuanya ter-cover. Karena kami ini sebagai masyarakat dan perwakilan masyarakat, kami juga memohon bantuan. Isi satgas ini bukan hanya dari MES, tetapi ada dari NU, PWI, ormas, mahasiswa, dan MUI,” ujarnya.