BI Dan Pemda Jaga Stabilitas Inflasi

​SERANG — Perwakilan Bank Indonesia (BI) Banten bersama pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian terus memaksimalkan kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan produktivitas pertanian dengan tujuan memperkuat pasokan pangan daerah serta menekan angka inflasi.

 

 Langkah konkret ini diwujudkan melalui pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Provinsi Banten Tahun 2026 yang dikolaborasikan dengan Gerakan Tanam Serempak Pertanian Modern -Advanced Agricultural 

System (PM-AAS), di Kelurahan Kilasah, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Selasa (15/9).

 

​kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Banten Sofwan Kurnia menyatakan, peningkatan produksi beras sangat efektif dalam mengendalikan inflasi daerah. Melalui perhitungan neraca pangan, penambahan pasokan hasil panen akan memastikan ketersediaan komoditas utama tetap terjaga sehingga lonjakan harga dapat diantisipasi secara optimal.

 

Pada Agustus 2026, inflasi Provinsi Banten tercatat sebesar 2,95% (yoy) dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1% . Di tengah capaian tersebut, komponen volatile food tetap menjadi perhatian sejalan dengan risiko perubahan iklim yang dapat memengaruhi produksi, ketersediaan pasokan, dan stabilitas harga pangan.

 

"engendalian inflasi membutuhkan sinergi yang kuat dari sisi hulu hingga hilir. Upaya tersebut dilakukan melalui strategi 4K , yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Hingga minggu kedua September 2026, upaya tersebut antara 

lain diwujudkan melalui 462 kali Gelar Pangan Murah , penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), 61 kali subsidi ongkos angkut , fasilitasi mobil Kang Japal (Jawara Pangan Keliling) , serta penguatan koordinasi dan kapasitas TPID," kata Sofwan.

 

Sebagai salah satu langkah konkret dari sisi produksi, Bank Indonesia Provinsi Banten berkolaborasi dengan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Banten dalam penerapan metode PM-AAS melalui pemanfaatan drum seeder. Mekanisasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses tanam sehingga dapat mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.

 

"Penerapan teknologi pertanian modern diharapkan turut mendorong transformasi pertanian Banten yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan," ujarnya.

 

Kepala BRMP Banten Andry Polos menyatakan, guna mengantisipasi penurunan luas panen akibat musim kemarau, Kementerian Pertanian mendorong penerapan metode PM-AAS yang telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas panen secara signifikan.

 

"Jika produktivitas rata-rata di Banten sebelumnya berada di angka 5 ton per hektar, metode ini mampu meningkatinya hingga dua kali lipat, yakni mencapai 10 hingga 12,88 ton per hektar," ujar Andry.

 

​Dengan estimasi tersebut, gerakan tanam di lahan seluas 500 hektar berpotensi menghasilkan sekitar 5.000 ton Gabah Kering Panen (GKP) atau setara dengan 2.500 ton beras kualitas unggul. Meski terdapat kenaikan biaya produksi dari Rp13 juta menjadi Rp15 juta per hektar, lonjakan hasil panen yang didapatkan justru melipatgandakan keuntungan bersih petani hingga mencapai Rp20 juta per bulan.

 

​sementara, Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Banten Ismail mengatakan, tingkat inflasi daerah saat ini berada di angka 2,95%, yang tergolong berada di bawah rata-rata nasional. Peningkatan hasil panen ini diharapkan tidak hanya menstabilkan harga beras di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), tetapi juga meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP).

 

"​Melalui kemitraan strategis dan penerapan teknologi pertanian modern ini, Pemprov Banten optimistis dapat mempertahankan posisinya sebagai delapan besar produsen beras nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah dari ancaman inflasi," ujarnya.

 

​Guna memastikan penyerapan hasil panen, BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya hadir sebagai penyerap resmi (offtaker). Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Dodot Tri Widodo, mengungkapkan bahwa pasokan beras dari Banten sangat krusial untuk memenuhi kebutuhan beras di wilayah Jabodetabek yang mencapai 10.000 ton per hari.

 

​Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia menjelaskan, Pemerintah Kota Serang turut memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap gerakan ini. Saat ini, Pemkot Serang memiliki aset lahan seluas sekitar 400 hektar berupa sawah dan tambak yang siap dioptimalkan. "Kolaborasi antar lembaga dinilai sebagai kunci utama dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan," katanya.