NasDem Tegaskan Tak Berhak Dapat Kursi Menteri

JAKARTA — Partai NasDem menegaskan tidak merasa memiliki hak untuk mendapatkan jatah kursi menteri dalam Kabinet Merah Putih (KMP), meski kini berada di barisan pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sikap itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo pada 20 Oktober 2026.

Hermawi mengatakan, keputusan merombak kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden. Prabowo dinilai memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja para pembantunya dan menentukan kebutuhan kabinet ke depan.

“Merombak kabinet adalah kewenangan tunggal Presiden, beliau yang paling tahu setelah mengevaluasi seluruh pembantunya,” kata Hermawi di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Menurutnya, NasDem tetap memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui sekitar 2.200 anggota legislatif NasDem yang tersebar di tingkat pusat hingga kabupaten/kota.

Namun, Hermawi menegaskan dukungan politik tersebut tidak otomatis membuat NasDem merasa pantas meminta posisi di kabinet.

NasDem, kata dia, memilih menjaga etika dan kepantasan dalam berpolitik. Terlebih, partainya tidak ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 bersama Prabowo hingga proses pemenangan pasangan tersebut.

“NasDem dengan sepenuh hati ingin menunjukkan kepada publik bahwa NasDem masih memiliki etika yang baik soal kepantasan dan ketidakpantasan. Politik bagi NasDem bukan sekadar kekuasaan mengejar kursi, tapi juga soal kepantasan dan ketidakpantasan dalam etika publik,” tegasnya.

Reshuffle Hak Presiden

Pandangan serupa disampaikan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan. Dia menilai reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.
Menurut Daniel, Presiden memiliki pemahaman mengenai kinerja masing-masing anggota kabinet dan kebutuhan pemerintahan ke depan.

“Yang penting kinerja pemerintahan semakin solid dan program-program prioritas, termasuk yang menyentuh sektor pertanian dan perikanan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan rakyat terus berjalan sehingga perekonomian tumbuh, lapangan kerja tercipta,” ujar Daniel, Jumat (18/9/2026).

Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno juga menyebut reshuffle merupakan kewenangan Presiden Prabowo. Para menteri, kata dia, pada prinsipnya merupakan pembantu Presiden.

“Dan Presiden memiliki kedaulatan prerogatif untuk melakukan penyesuaian di dalam pemerintahannya,” ujar Eddy seusai menghadiri Forum Diskusi Aktual (FDA) MPR di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan evaluasi terhadap jajaran kabinet dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, secara objektif, para menteri saat ini masih menjalankan tugas dengan baik.

“Saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja. Oke,” kata Prabowo dalam program Presiden Menjawab, Rabu (16/9/2026).

Prabowo mengibaratkan kabinet seperti sebuah tim sepak bola yang memiliki pemain inti dan cadangan. Ia menegaskan pemerintah masih harus berkonsentrasi menyelesaikan berbagai persoalan mendasar bangsa.
“Saya fokus dulu karena Indonesia ini begitu rumit masalahnya. Kita harus fokus kepada hal yang mendasar,” ujarnya.

Prabowo menyebut ketahanan pangan, swasembada pangan, ketersediaan BBM, serta pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai sejumlah agenda prioritas pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga fokus menangani kelaparan anak, stunting, kemiskinan absolut hingga kemiskinan ekstrem. Efisiensi anggaran terus dilakukan untuk memastikan keuangan negara digunakan secara optimal.

“Jadi kalaupun nanti ada reshuffle, saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang. Ya tentunya organisasi ini kita selalu harus cari benar-benar the right man in the right place,” tandasnya.