Demo Sumpah Pemuda, Mahasiswa Desak Prabowo Benahi Kebijakan

JAKARTA – Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober diwarnai gelombang demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah. Di Jakarta, massa dari berbagai kampus memusatkan aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan pembenahan di berbagai sektor.

Sejak Rabu (28/10/2026) siang, mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) mulai memadati Jalan Jenderal Sudirman. Sebagian massa berkumpul di depan Gedung UOB sebelum bergerak menuju Bundaran HI. Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi lainnya juga berdatangan sambil membawa bendera dan atribut kampus.

Di tengah kerumunan, demonstran bergantian berorasi serta membentangkan poster berisi kritik dan tuntutan kepada pemerintah. Mereka menyoroti persoalan lingkungan, ekonomi, pendidikan, penegakan hukum, hingga kebebasan sipil.

Ada lima tuntutan utama yang disampaikan kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di bidang lingkungan, mahasiswa mendesak penetapan status bencana nasional untuk karhutla dan wilayah terdampak lainnya, serta penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab.

Mereka juga meminta anggaran negara lebih berpihak kepada rakyat dan mendesak evaluasi belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih. Tuntutan lainnya meliputi penurunan biaya pendidikan, pemerataan akses layanan dasar dan lapangan kerja, reformasi hukum, pemberantasan korupsi, serta penuntasan pelanggaran HAM.

 

Foto : Ist

Mahasiswa turut mendesak pemerintah menjamin kebebasan berpendapat dan menghentikan militerisasi di ranah sipil.
Aksi serupa berlangsung di sejumlah daerah, termasuk Yogyakarta, Surabaya, dan wilayah Kalimantan. Isu yang diangkat beragam, mulai dari tuntutan kenaikan upah minimum dan penurunan harga kebutuhan pokok hingga kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Meski berlangsung hingga malam, demonstrasi secara umum berjalan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian yang dibantu personel TNI. Namun, sempat terjadi beberapa kali aksi saling dorong antara demonstran dan polisi.

Pemerintah Buka Ruang Aspirasi
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Listyo Sigit Prabowo menegaskan pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik masyarakat. Ia menyebut kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin undang-undang dan pemerintah siap menerima aspirasi yang disampaikan sesuai ketentuan.

“Namun, yang harus dijaga agar aksi tetap dilaksanakan dengan tertib, menjaga hak-hak asasi masyarakat lain, jangan mudah terprovokasi dan jangan anarkis,” kata Sigit kepada wartawan, Rabu (28/10/2026).

Ia menilai masukan dari mahasiswa dan kelompok masyarakat merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki kehidupan berbangsa. Momentum Sumpah Pemuda, menurutnya, juga harus menjadi pengingat agar perbedaan pendapat tidak merusak persatuan.

Senada, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyatakan pemerintah menghormati hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi. Ia mengimbau peserta demonstrasi menjaga ketertiban, menghindari tindakan anarkis, serta tidak merusak fasilitas publik.

Syahganda juga meminta aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Masyarakat diingatkan untuk tidak menyebarkan informasi bohong yang dapat memperkeruh situasi.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan telah menginstruksikan jajaran kepolisian di berbagai daerah untuk mempersiapkan pengamanan demonstrasi dengan mengutamakan pendekatan humanis.

“Kita tetap mengedepankan upaya yang humanis, upaya preventif, preemptif, juga tentunya kita akan tetap menghargai segala penyampaian pendapat di muka umum,” ujar Suyudi di Mabes Polri, Rabu (28/10/2026).