Body Cam Polisi Saat Demo, Pengamat Ingatkan Pentingnya SOP

JAKARTA – Rencana Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mewajibkan penggunaan kamera tubuh (body cam) bagi personel pengamanan demonstrasi dinilai sebagai langkah positif. Namun, kebijakan tersebut harus disertai standar operasional prosedur (SOP) yang jelas agar efektif meningkatkan transparansi dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengapresiasi dorongan tersebut. Menurutnya, penggunaan body cam dapat menjadi instrumen pengawasan terhadap tindakan aparat saat mengawal aksi unjuk rasa.

Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan itu tidak sebatas instruksi pimpinan atau respons sesaat terhadap sorotan publik.

“Harus ada standar operasional yang jelas,” tegas Bambang kepada Redaksi, Rabu (28/10/2026).

Sebelumnya, Kapolri menyampaikan bahwa penggunaan kamera yang dikenakan personel merupakan bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas Polri sekaligus mendorong pendekatan humanis dalam pengamanan kegiatan masyarakat.

“Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, Polri juga mendorong penguatan kamera yang dikenakan personel atau body-worn camera dalam pelaksanaan tugas pengamanan,” ujar Suyudi, Rabu (28/10/2026).

Ia menegaskan, pembenahan institusi akan terus dilakukan melalui penguatan pengawasan, penerapan sistem merit dalam pembinaan karier, transformasi digital, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
Dukungan juga datang dari anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo. Ia menilai body cam dapat membantu memantau jalannya pengamanan sekaligus mengurangi risiko tindakan kekerasan.

“Ini dapat meminimalkan serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama aksi kekerasan yang memang tidak dibenarkan,” ujar Ketua DPP Partai NasDem tersebut.

Dengan demikian, efektivitas penggunaan body cam tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan perangkat, tetapi juga aturan pelaksanaan dan pengawasan yang konsisten. Kejelasan prosedur diperlukan agar rekaman dapat mendukung evaluasi tindakan aparat serta memperkuat pertanggungjawaban dalam penanganan demonstrasi.