Pati Polri Dipecat Usai Terbukti Langgar Etik dalam Kasus Penyadapan Presiden

JAKARTA – Institusi Polri menjatuhkan sanksi tegas terhadap perwira tinggi berinisial AS yang terseret dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), AS diputuskan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari keanggotaan Polri.

Putusan tersebut diambil setelah sidang etik yang berlangsung lebih dari 11 jam di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Persidangan dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pada 20.10 WIB.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, komisi menjatuhkan dua jenis sanksi kepada AS, yakni sanksi etika dan administratif.
"Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Isir dalam konferensi pers di Bareskrim Polri.