Skandal Intervensi Pemilu, Eisenkot Tegas Tolak Koalisi Dengan Netanyahu
ISRAEL– Dugaan intervensi Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam Pemilu Israel semakin memperlebar jurang politik antara kubu pemerintah dan oposisi. Ketua Partai Yashar, Gadi Eisenkot, bahkan memastikan tidak akan membuka jalan bagi Partai Likud untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan yang tengah dibangunnya.
Sikap tersebut menguat setelah terungkapnya dugaan penyalahgunaan lembaga negara untuk memengaruhi proses Pemilu. Sejumlah sumber dari kubu Eisenkot menyampaikan keputusan itu kepada lembaga penyiaran publik Israel, KAN, sebagaimana dikutip Anadolu, Selasa (17/11/2026).
Kubu Eisenkot menyebut dugaan intervensi tersebut sebagai upaya kudeta terhadap demokrasi. Mereka juga mendesak pencopotan Kepala Shin Bet David Zini dan Kepala Mossad Roman Gofman.
Eisenkot kini berupaya membentuk pemerintahan baru dengan dukungan sejumlah tokoh oposisi, antara lain Naftali Bennett, Yair Golan, dan Avigdor Lieberman.
Namun, proses pembentukan koalisi tidak berjalan mulus. Peluang kesepakatan semakin menyempit setelah Netanyahu melontarkan serangan terhadap partai-partai Arab dalam upacara pelantikan anggota Knesset pekan lalu.
Eisenkot juga menuntut penyelidikan menyeluruh atas dugaan keterlibatan Kantor Perdana Menteri dalam intervensi Pemilu. Dia menilai Netanyahu dan orang-orang terdekatnya telah menjadi ancaman langsung bagi demokrasi Israel.
Pernyataan itu disampaikan menyusul laporan investigasi Channel 12 pada Minggu (15/11/2026). Media tersebut mengungkap dugaan sejumlah orang dekat Netanyahu menyampaikan informasi intelijen menyesatkan kepada polisi untuk menangkap aktivis Partai Persatuan Arab (Ra'am) menjelang Pemilu Knesset pada 27 Oktober 2026.
Melalui akun media sosial X, Eisenkot meminta kepolisian dan Shin Bet memberikan penjelasan atas dugaan tersebut. Dia juga berjanji membentuk komisi penyelidikan guna mengusut peran Kantor Perdana Menteri serta tindakan lembaga keamanan sebelum dan selama pemungutan suara.
Eisenkot menuding Netanyahu menggunakan institusi negara untuk mempertahankan kekuasaan politik. Karena itu, dia menilai Netanyahu tidak layak terus menjabat sebagai perdana menteri.
“Selama dia masih menjabat, tidak akan ada lagi Pemilu yang adil dan sah di Israel,” tulis Eisenkot.
Menurutnya, mencegah pelaksanaan Pemilu berikutnya di bawah pemerintahan Netanyahu menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan koalisi baru.
Investigasi Channel 12 menyebut Kepala Staf Netanyahu, Ido Norden, menghubungi kantor komisaris kepolisian menjelang pemungutan suara untuk melaporkan tiga aktivis Ra'am di wilayah Israel selatan.
Norden juga disebut mengarahkan polisi kepada seorang sumber intelijen yang merupakan mantan pegawai Kantor Perdana Menteri.
Berdasarkan laporan tersebut, polisi kemudian menggunakan informasi itu untuk menangkap ketiga aktivis setelah menggerebek rumah mereka tanpa surat penggeledahan maupun surat penangkapan yang sah.
Ketiganya dituding membawa uang tunai dalam jumlah besar dan kupon Ra'am yang diduga akan digunakan untuk memengaruhi pemilih.
Investigasi itu juga mengungkap Netanyahu dengan cepat menyebarluaskan tuduhan tersebut dan mengulanginya sepanjang hari pemungutan suara. Kondisi ini memunculkan kecurigaan bahwa Kantor Perdana Menteri turut menginisiasi kasus tersebut untuk membangun narasi bahwa warga Arab berupaya mencurangi hasil Pemilu.
Tak hanya itu, Channel 12 melaporkan Kepala Shin Bet David Zini sempat meminta izin menyadap komunikasi lima anggota parlemen Arab pada hari pemungutan suara dengan alasan dugaan campur tangan asing. Namun, permintaan tersebut ditolak Jaksa Agung Gali Baharav-Miara.
Peta Koalisi Masih Buntu
Di tengah memanasnya skandal tersebut, Eisenkot terus berupaya merampungkan pembentukan pemerintahan baru. Presiden Isaac Herzog secara resmi memberikan mandat kepadanya pada 8 November lalu.
Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk menyelesaikan tugas tersebut, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari.
Peta kekuatan di Knesset masih menunjukkan persaingan ketat. Blok pendukung Netanyahu menguasai 53 dari total 120 kursi, sedangkan kubu Eisenkot memiliki 48 kursi. Adapun partai-partai Arab mengantongi 19 kursi.
Dengan komposisi tersebut, dukungan partai-partai Arab berpotensi menjadi penentu terbentuknya pemerintahan baru. Namun, hingga kini kelompok-kelompok yang ingin mengakhiri kekuasaan Netanyahu belum mencapai kesepakatan untuk membangun koalisi.
Skandal dugaan intervensi Pemilu pun semakin memperumit langkah Netanyahu sekaligus menjadi ujian besar bagi upaya Eisenkot merebut kursi perdana menteri.
Olahraga | 2 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
Olahraga | 3 hari yang lalu
Olahraga | 1 hari yang lalu
Olahraga | 3 hari yang lalu
Olahraga | 3 hari yang lalu
Politik | 2 hari yang lalu
Nasional | 3 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu






