TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo
Rame Isu Reshuffle Kabinet

Terserah Presiden, Yang Tak Sejalan Silakan Ganti

Laporan: AY
Kamis, 29 Desember 2022 | 07:14 WIB
(Foto : Istimewa)
(Foto : Istimewa)

JAKARTA - Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Kendati begitu, bila reshuffle kabinet dilakukan tanpa alasan jelas, malah bisa menimbulkan kebisingan.  

Menurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, pergantian menteri di kabinet juga menunjukkan ketidaktepatan Presiden memilih pembantunya. Dia mengingatkan Presiden Jokowi berhati-hati menyika­pi reshuffle kabinet.

“Sebab, keputusan reshuffle bisa dinilai buruk karena terlihat tunduk pada teka­nan parpol lain,” kata Mardani dalam keterangannya, kemarin.

Mardani menegaskan, reshuffle kabi­net merupakan hak prerogatif Presiden. Hanya saja, bila reshuffle kabinet di­lakukan tanpa alasan yang jelas, malah menimbulkan kebisingan.

Diberitakan, Presiden Jokowi saat ini sedang menimbang-nimbang untuk me-reshuffle kabinetnya. Bahkan, Senin (26/12), Presiden sudah memanggil te­man lamanya yang pernah menjadi Wakil Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo ke Istana Negara, Jakarta.

Bukan kali ini saja nama FX Rudy dikaitkan dengan posisi menteri. Sebelumnya, politikus senior PDIP ini disebut-sebut bakal menjadi Menpan-RB menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo yang meninggal 1 Juli 2022.

Apa isi pertemuan dengan Presiden Jokowi, FX Hadi Rudyatmo menegaskan, tidak ada penawaran pos menteri kepa­danya. “Nggak ada pembicaraan politik, pembicaraan pemerintahan,” ujarnya.

Rudy mengatakan, pembicaraan den­gan Jokowi hanya pembicaraan ringan, bahkan diselipi guyonan.

FX Rudy mengaku pertemuan hanya berlangsung sebentar. “Namanya kangen-kangenan ya nggak lamalah. Jam 5.15 (17.15 WIB) sampai jam 6 (18.00 WIB),” pungkasnya.

Netizen menilai, reshuffle kabinet hal wajar. Bila ada menteri yang tidak mampu kerja atau tidak sehaluan lagi dengan Presiden, wajar saja dipecat.

Akun @masheru951 menegaskan, reshuffle kabinet itu wewenang Presiden. Terserah Presiden.

Segerakan untuk reshuffle para men­teri yang tidak searah, sebelum menjadi duri dalam daging,” desak @Paijo325.

Menurut @Chimpunk, reshuffle meru­pakan tanda orang yang ditunjuk atau dipercayai sebagai menteri tidak bisa kerja. Di perusahaan swasta, pergantian posisi hal wajar.

Bila menteri sudah tidak sehaluan dengan kebijakan Presiden Jokowi, lebih baik pecat saja,” kata @Abdul.

Akun @Sena_tri menilai reshuf­fle kabinet kali ini sudah tepat dilaku­kan. Soalnya, ada partai politik yang mengubah haluan di tengah jalan dengan mencapreskan yang antitesis dari pemer­intahan yang sekarang. “Yang main 2 kaki silakan angkat kaki. NasDem out,” saran @Arief.

Akun @jurangan_negara mengatakan, bagi yang sudah tidak sejalan lagi, sebai­knya punya malu untuk undur diri saja daripada dikeluarin. “Wong sudah punya visi bertolak belakang kok masih nggak malu jadi parasit,” kritiknya.

Menurut @sam_mambela, untuk mempertahankan kepuasan sebagian besar masyarakat terhadap kinerja dan hasil kinerja kabinet kerja, masyarakat sangat setuju jika segera dilakukan re­shuffle kabinet. Terutama menteri-menteri yang konsentrasi kerjanya sudah tergang­gu dengan persiapan Pemilu 2024.

“Presiden Jokowi yang mau reshuf­fle kabinetnya, tapi anehnya PKS yang malah ketar-ketir,” kata @irvan_yonas.

Sementara, @anak_alay tidak setuju adanya reshuffle kabinet. Dia bilang, Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga menteri yang beda aliran tidak semestinya diganti.

“Reshuffle kabinet cuma karena ber­dasarkan diplomasi politik dan bagi-bagi jabatan, bukan karena kemampuan kerja,” ujar @HasbiHafis.

Akun @AryoBudiSas menyebut, berka­li-kali reshuffle kabinet menunjukkan ketidakjelian Presiden memilih para men­terinya. Kata dia, pengangkatan menteri terkesan seakan asal comot.

“Melihat hasil survei Charta Politika dengan angka kepuasan yang tinggi atas kinerja Pemerintah, tentu tidak ada alasan dilakukan reshuffle kabinet, kecuali kar­ena alasan politik,” ujar @Tano_Awj.

Namun, lanjut @Tano_Awj, reshuf­fle karena alasan politik, akan berisiko dan berpotensi memanasnya suhu/sta­bilitas politik.

Kata @nurhadi_a, selama kabinet Presiden Jokowi sejak 2019, reshuffle kabi­net sudah berlangsung selama 3 kali. “Kurang satu lagi dapat bonus,” kata dia.rm.id

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo