Motor Juga Harus Bayar Melintas Jalan Di Jakarta

JAKARTA - Sistem jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) di jalan protokol Jakarta tidak hanya menyasar kendaraan roda empat atau lebih, juga sepeda motor.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, kepastian tentang pengemudi motor dikenai tarif telah dicantumkan dalam Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE).

“Dalam usul kami, di dalam usulannya (Raperda PL2SE), roda dua (termasuk pengendara yang dikenai tarif layanan ERP),” ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/1).

Usulan Dishub DKI, pengendara kendaraan bermotor/berbasis listrik yang melewati jalan berbayar akan dikenai tarif Rp 5 ribu-Rp 19 ribu.

“Jumlah pengendara motor di Jakarta saat ini semakin banyak. Penerapan sistem ERP dianggap menjadi jawaban untuk mengurangi jumlah pengendara motor di Ibu Kota. Sekarang, penambahan kendaraan motor di Jabodetabek cukup masif,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata Syafrin, pengendalian lalu lintas selanjutnya adalah secara elektronik. Prinsip penggunaan secara elektronik itu berdasarkan conjuction pricing (menjadi solusi pengurangan pengguna motor).

Untuk diketahui, dalam Raperda PL2SE, ERP akan berlaku setiap hari mulai pukul 05.00 WIB sampai 22.00 WIB. Berdasarkan Raperda PL2SE, sistem ERP akan diterapkan di 25 jalan di Ibu Kota.

Netizen terbelah menyikapi wacana sistem jalan berbayar elektronik untuk sepeda motor. Yang setuju bilang, jumlah pengguna motor lebih banyak sehingga menimbulkan kemacetan. Sedangkan yang menolak beralasan, motor merupakan kendaraan rakyat kecil, sehingga tak perlu berbayar.

Akun @Andreas_KH setuju sepeda motor terkena sistem jalan berbayar elektronik. Sebab, motor salah satu kendaraan terbanyak di jalan.

“Tapi, dia mengusulkan seharusnya Pemprov DKI Jakarta memberikan fasilitas yang mendukung agar masyarakat tidak disulitkan,” katanya. Akun @Anti_kampet juga setuju sistem jalan berbayar elektronik diterapkan untuk sepeda motor.

Dia bilang, sekarang pengendara motor semena-mena melaju lawan arah, naik trotoar dan jalan selap selip. “Setuju aturan itu untuk motor dan mobil. Saat ini, sistem ganjil-genap (gage) di Jakarta untuk mobil tidak banyak mengatasi macet karena motor tidak dibatasi,” kata @Anies_B.

Kata @Wakidi_Mangkuwadon, justru motor yang paling banyak jumlahnya di Jakarta, ketimbang mobil. Dia mengingatkan, jangan sampai adanya sistem jalan berbayar elektronik pengendara mobil pindah ke motor.

Sementara, @Yuli_anto tidak setuju sistem jalan berbayar elektronik diterapkan untuk sepeda motor. Sebab, banyak orang beli motor untuk menghemat biaya transportasi.

“Banyak orang naik motor ke tempat kerja untuk mempercepat waktu ke kantor. Apalagi, banyak warga pinggiran Jakarta yang jauh dari halte Transjakarta,” beber @Eddie_Riyanto.

Akun @Rojali_Hasan menilai, sepeda motor tidak menyebabkan macet di Jakarta. Selain itu, sepeda motor juga merupakan kendaraan rakyat kecil. “Jika ini diterapkan, maka tsunami untuk ojek online (ojol) dan pengantar paket,” tukas @Suherman_Suherman.

Akun @David_Saputra menilai, transportasi umum di Jakarta masih kacau karena macet sering terjadi di dalam halte dan di dalam stasiun. Akun @Mobe tidak setuju dengan kebijakan sistem jalan berbayar elektronik untuk semua jenis kendaraan bermotor.

“Itu bukan solusi atas kemacetan di Jakarta, malah meres rakyat,” katanya.

“Jadinya Pemprov DKI Jakarta nggak beda jauh sama preman tukang palak,” tuding @Suryanto_Soenarjo. Menurut @indo_maju, Jakarta butuh perluasan atau pelebaran jalan untuk mengatasi kemacetan dan bukan sistem jalan berbayar elektronik.

Untuk mengurai kemacetan, @Benny_ Yanto mengusulkan memperketat cara kepemilikan mobil. “Juga pembatasan jumlah kendaraan sesuai dengan jumlah ruas jalan di Jakarta,” tuturnya. Akun @Dwi_SM menimpali.

Dia mengatakan, kepemilikan kendaraan bermotor tidak perlu dibatasi. Kata dia, yang perlu dibatasi adalah penggunaannya. “Itu yang paling benar,” tandasnya.

Akun @Nur_Cahya_Ali berharap, dengan diterapkannya sistem jalan berbayar elektronik semakin banyak warga Jakarta beralih ke angkutan umum yang disediakan oleh Pemerintah dengan tarif murah aman dan nyaman. “Solusi yang paling jitu untuk mengurangi kendaraan bermotor di Jakarta adalah tutup pabrik otomotif,” tandas @ Cpet_cpet. rm.id