Kemiskinan Ekstrim, Stunting dan Gizi Buruk Dibahas Dalam Rapimnas

SENTUL - Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah "Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi" di Sentul International Convention Centre Jl. Jenderal Sudirman, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).

"Hari ini kita mendapatkan pengarahan dari Bapak Presiden. Serta arahan Bapak/Ibu Menteri atas berbagai hal yang perlu menjadi perintah dari Bapak Presiden untuk ditindak lanjuti di daerah," ungkap Al Muktabar.

"Hal-hal yang sangat dikonsentrasikan adalah sebagaimana diantaranya untuk kita menangani kemiskinan ekstrim, stunting dan gizi buruk. Kemudian juga seluruh agenda-agenda yang berkaitan dengan ekonomi dalam arti luas. Bisa Investasi dan berbagai hal yang mendukung ke arah pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Kolaborasi atau kekompakan dari semua unsur, lanjut Al Muktabar, menjadi kiat untuk menggiatkan agenda kerja pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Banten.

"Arahan langsung dari Bapak Presiden yang intinya bahwa kita harus kompak menjalankan semua agenda-agenda ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Dijelaskan, di Provinsi Banten beberapa hal secara teknis sudah dilaksanakan. Salah satunya terkait, perintah Gubernur, Bupati/Walikota hadir di tengah masyarakat. Sehingga bisa secara detail mengetahui dan mencari solusi atas apa yang terjadi problem pada masyarakat secara mendasar. Melalui kerja rutin dan fokus untuk pencapaian yang lebih baik.

Tindak lanjut di Provinsi Banten, lanjut Al Muktabar, arahan Presiden Joko Widodo telah masuk dan menjadi penguat Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Masuk dalam agenda kerja Tahun 2023. Sudah tertuang di APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023. 

"Tinggal kita bagaimana mengawal bersama untuk mengimplementasikannya mencapai sasaran di masyarakat. Itu yang paling penting," paparnya.

"Kita akan kompak untuk mengakselerasi itu.

Bapak Presiden menekankan kerja tim. Pemimpin harus berada di masyarakat dan juga kembali lagi dikatakan tidak bisa sendiri kita harus bersama-sama. Bapak Menteri Dalam Negeri mengharapkan kekompakan kita," pungkas Al Muktabar.

Dalam sambutannya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, baik pusat maupun daerah, sehingga pandemi COVID-19 di tanah air dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

“Alhamdulillah, pandemi berhasil kita kelola dan kita kendalikan dengan baik, dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage, kita pertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik. Ini berkat kerja keras kita semuanya,” ujar Presiden.

Presiden mencontohkan, tingkat vaksinasi COVID-19 di Indonesia mencapai 448 juta dosis suntikan. Presiden mengakui, penyuntikan 448 juta dosis vaksin tersebut bukan pekerjaan yang mudah, namun hal tersebut dapat dilakukan berkat dukungan berbagai elemen bangsa.

“Menyuntik 448 juta suntikan bukan barang yang gampang, tapi karena TNI juga ikut, Polri juga ikut, seluruh Gubernur, Bupati, Walikota, sampai ke tingkat RT/RW semuanya ikut. Itu yang menyebabkan kita bisa menyelesaikan COVID-19 dengan baik,” ujarnya.

Presiden pun mengibaratkan penanganan pandemi di tanah air bak gaya permainan sepak bola total football, di mana semua elemen mengambil peran.

“Kita ini betul-betul total football saat itu, pontang-panting semuanya lari ke sana ke mari karena kita memang ingin COVID-19 bisa kita selesaikan,” ujarnya.

Di tengah pandemi dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara, imbuh Presiden, Indonesia juga mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pada kuartal III-2022 ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,72 persen dan di kuartal IV-2022 diperkirakan tumbuh 5,2 hingga 5,3 persen.

“Ini sebuah prestasi yang sangat baik sekali, karena di kuartal III kita bisa tumbuh 5,72. Bandingkan dengan negara-negara lain,” ujarnya.

Meskipun mampu melalui tahun turbulensi ekonomi di 2022 dengan baik, kata Presiden, Indonesia harus tetap hati-hati dan waspada karena tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global.

“Semuanya harus hati-hati, harus bekerja keras semuanya mendeteksi informasi-informasi dan data-data yang ada di lapangan sehingga jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun1 kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 kolaborasi antara instansi pusat dan daerah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di tanah air.

“Tingkat inflasi juga terkendali dengan baik. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik angka (inflasi) pada September 2022 5,95 persen, kemudian pada bulan Oktober 2022 turun menjadi 5,71 persen, dan November 2022 turun sebesar 5,40 persen, dan untuk terakhir bulan Desember terjadi kenaikan sedikit 5,51 persen karena adanya pola demand yang bersifat musiman adanya Hari Raya Natal dan perayaan tahun baru,” imbuh Tito.

Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 ini mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”. Rakornas yang dihadiri oleh 4.545 peserta ini akan terbagi dalam empat panel.

Panel I membahas1 mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, dengan pembicara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, Gubernur Bank1 Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Budi.

Panel II dengan bahasan penguatan investasi, hilirisasi, dan kemudahan perizinan berusaha, menghadirkan pembicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi1 Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono, serta Menteri Agraria dan Tata1 Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto.

Panel III membahas mengenai penanganan COVID-19, stunting, kemiskinan dan jaring pengaman sosial, dengan pembicara Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, serta ahli1 fisika dan matematika Yohanes Surya.

Panel IV dengan bahasan stabilitas politik, hukum, pengamanan, dan pengawasan, menghadirkan1 pembicara Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Panglima TNI Yudo Margono, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.