TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Mahathir Kembali Ke Jalan Yang Benar, Soal Kepri Bagian Dari Malaysia

Oleh: SIS/AY
Sabtu, 25 Juni 2022 | 14:31 WIB
Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. (Ist)
Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. (Ist)

MALAYSIA - Mahathir Mohamad mengklarifikasi ucapannya soal Malaysia harusnya mencaplok Kepulauan Riau (Kepri). Mantan Perdana Menteri Malaysia itu mengaku tak pernah meminta negaranya mengambil daerah yang saat ini masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahathir yang sebelumnya di-bully, kembali dipuji karena dianggap sudah kembali ke jalan yang benar.
 
Pernyataan Mahathir soal Malaysia seharusnya mencaplok Kepri itu, disampaikan saat menjadi pembicara di rangkaian Kongres Survival Melayu, di Selangor, Malaysia, Minggu (19/6). Saat itu, dia menyebut, Kepri dan Singapura awalnya bagian dari Tanah Melayu, yang seharusnya dimiliki Malaysia.
 
Ucapan Mahathir ini mendapat reaksi keras dari Indonesia. Sadar ucapannya menimbulkan polemik, Mahathir pun membuat keterangan tertulis. Politisi berusia 96 tahun itu memastikan, pernyataannya di Kongres Survival Melayu itu, telah disalahartikan.
 
"Laporan tentang yang saya katakan pada pertemuan orang Melayu itu, tidak akurat. Saya tidak meminta Malaysia untuk mengklaim tanah yang telah kami hilangkan," kata Mahathir, Kamis (23/6).
 
Menurut Mahathir, yang dia maksud adalah sangat menyesalkan Malaysia abai dalam menjaga daerah. Wilayah yang banyak menghasilkan kekayaan justru jadi bagian negara lain.
 
"Saya mencoba untuk menunjukkan, kami sangat khawatir kehilangan batu seukuran meja, tetapi tidak pernah tentang bagian yang lebih besar dari Malaysia, ketika mereka diambil dari kami," tambahnya. 
 
Penjelasan itu dimaksudkan untuk menyindir masalah internal Pemerintah Malaysia dengan Kesultanan Johor, yang mengurusi sengketa Batu Puteh, wilayah yang diperebutkan dengan Singapura. Pulau Batu Puteh atau Pedra Branca ditetapkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai milik Singapura dalam putusan tahun 2008.
 
"Kehilangan Pulau Batu Puteh bukanlah masalah besar. Adalah kesalahan Pemerintah Johor untuk menyangkal bahwa (Pulau) Batu itu milik Johor. Seandainya penolakan itu tidak dilakukan, tidak akan ada perselisihan sekarang," jelas dia. 

Mahathir juga membahas soal Pulau Sipadan dan Ligitan yang pernah menjadi sengketa antara Malaysia dan Indonesia. ICJ dalam putusan tahun 2002 menyatakan, Sipadan dan Ligitan milik Malaysia.
 
Kata Mahathir, masuknya kedua pulau itu menjadi milik Malaysia patut disyukuri. Dia pun berterima kasih kepada Indonesia yang tidak mempermasalahkan keputusan ICJ. "Kita patut bersyukur pengadilan dunia menganugerahkan Pulau Ligitan dan Sipadan kepada kita. Mereka jauh lebih berharga daripada Pulau Batu Puteh, hanya sebuah singkapan batu," ucapnya. 
 
Dengan adanya klarifikasi ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menganggap, urusan Mahathir sudah selesai. "Sudah cukup. Tidak perlu berbalas pesan," jelas Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah, saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin. 
 
Sementara, Anggota Komisi I DPR Sukamta menyatakan, sedari awal meyakini bahwa maksud Mahathir tidak untuk melecehkan Indonesia. Kamta tahu betul kompetensi Mahathir dalam memberikan pernyataan. "Dugaan saya sejak awal, pasti beliau sedang berbicara dalam konteks politik dalam negeri Malaysia," ucap Kamta, kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group), kemarin. 
 
Politisi PKS itu menyatakan, Mahathir merupakan politisi veteran yang sudah matang. Tidak akan gegabah membuat pernyataan. Apalagi sampai membuat tensi panas dan mengganggu hubungan dengan negara tetangga. "Semoga lain kali DR Mahathir lebih komprehensif lagi menjelaskan maksudnya, sehingga tidak menyebabkan salah paham dengan negeri-negeri tetangganya," ungkap dia.
 
Pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana mengapresiasi sikap Indonesia yang tidak ingin memperpanjang perkara ini. Pasalnya, Mahathir berbicara bukan dalam kapasitas sebagai pejabat Malaysia. Sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pernyataan resmi otoritas Malaysia. "Iya, sejak awal bukan masalah," ucap Hikmahanto, kemarin. (rm.id)

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo