Prabowo-Dudung Turun Gunung

JAKARTA - Sampai kemarin, keberadaan pilot Susi Air Kapten Mark Mehrtens yang hilang setelah insiden pembakaran pesawat Susi Air di Distrik Paro, Nduga, Papua, pada Selasa (7/2) lalu, masih misteri. Informasi mengenai pilot asal Selandia Baru itu masih simpang siur, apakah disandera Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau hilang. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman ikut turun gunung cari sang pilot.

Sejak insiden pembakaran pesawat terjadi, tim TNI-Polri langsung melakukan pencarian. Di tengah proses itu, muncul sebuah foto yang viral di media sosial terkait Kapten Mehrtens.

Dalam foto itu tampak seorang bule mengibarkan bendera Bintang Kejora di tengah pegunungan dengan beberapa orang Papua sedang mengangkat senjata laras panjang. Dalam narasi yang dibagikan, orang dalam foto adalah Kapten Mehrtens.

Menanggapi foto tersebut Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Muhammad Saleh Mustafa menyebut foto tersebut adalah hoaks. Kata dia, dari hasil penelurusan diketahui orang dalam foto tersebut bukan Mehrtens.

Kata dia, sampai saat ini TNI maupun Polri masih terus melakukan pencarian terhadap Mehrtens pasca kejadian pembajakan pesawat oleh kelompok bersenjata.

“Personel Susi Air masih diduga bersama kelompok separatis teroris dan terus dilakukan pencarian sesuai kondisi lapangan,” kata Saleh, kemarin.

Sekadar latar saja, pesawat Susi Air mengalami hilang kontak pada Selasa, 7 Februari lalu, pukul 06.00 WIT di Bandara Paro dalam penerbangan rute Timika-Paro. Diketahui kemudian pesawat itu dibakar oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Nduga.

Usai pembakaran, kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya itu menyandera pilot. Sedangkan penumpang yang merupakan warga Paro tidak disandera. Kapten Mehrtens sudah bekerja di Susi Air selama 13 tahun dan enam tahun bekerja di daerah Papua.

Menanggapi insiden ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak tinggal diam. Eks Danjen Kopassus itu mengatakan, TNI dan Polri di Papua tengah berupaya melakukan penyelematan.

“Kodam dan Polda sedang menangani itu. Kita lihat nanti perkembangannya bagaimana,” kata Prabowo saat ditemui di Jakarta, kemarin.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman pun tak tinggal diam. Jenderal bintang empat ini mengatakan, telah mengirimkan pasukan tambahan untuk mencari keberadaan sang pilot.

Pemberangkatan pasukan melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dudung datang langsung ke Halim dan melihat proses pemberangkatan. Kedatangannya untuk memberikan dukungan moril bagi prajurit yang akan terbang ke Papua.

Dudung mengatakan, pasukan TNI AD yang dikirim ke Papua bakal difokuskan untuk penanganan di Distrik Paro, lokasi aksi teror KKB yang terus berulah.

Namun, Dudung enggan mengungkap berapa banyak jumlah pasukan yang dikirim dari Jakarta ke Nduga, Papua. Hal itu, kata dia, lantaran menyangkut faktor keamanan.

Selain menyelamatkan pilot, pasukan TNI juga dikerahkan untuk menghadapi KKB.

“Kira-kira begitu lah. Kedua target itu harus tercapai,” kata Dudung.

Informasi keberadaan Kapten Mehrtens memang masih simpang siur. Jubir OPM Sebby Sambom mengklaim telah menyandera pilot.

"Jadi soal pilot ini kami akan melakukan negosiasi dengan New Zealand, dan mereka harus mencari mediator dari Organisasi PBB agar melobi ke Jakarta untuk kami berunding,” ujarnya.

Hanya saja informasi itu masih diragukan. Kuasa Hukum Susi Air, Donal Fariz mengaku masih ragu karena belum ada bukti otentik seperti foto mengenai keberadaan sang pilot.

Kurangnya informasi ini menimbulkan keraguan apakah korban benar disandera atau tidak. Pihak Susi Air, menyerahkan kepada otoritas yang berwenang.

Sementara, Anggota Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin meminta, TNI tidak bertindak gegabah dalam upaya penyelamatan Kapten Merthens yang hingga kini keberadaannya belum diketahui.

Menurut dia, pihak yang berwenang untuk mencari pilot adalah kepolisian. TNI, katanya, hanya bisa menunggu perintah dari Polri jika dibutuhkan untuk membantu mereka.

Menurut dia, sampai saat ini TNI tidak bisa melakukan operasi karena belum ada payung hukumnya. Ia lantas mengusulkan dibuatkan Peraturan Presiden (Perpres) agar TNI bisa segera bertindak di Papua.

“Dengan Perpresnya begini, nanti bisa dilihat, oh ya kita operasi teritorial. Dengan Perpres begini, oke kita hanya operasi intelijen, atau dengan Perpresnya seperti apa di dalamnya kita nanti akan melakukan operasi tempur misalnya,” kata Hasanuddin, kemarin.

Kata dia, selama belum ada Perpres, Hasanuddin mengingatkan agar TNI tidak sembarangan melakukan operasi. Sebab, menurutnya, keterlibatan TNI tanpa adanya payung hukum berupa Perpres malah memicu masalah baru.

“Begitu. Nanti lagi-lagi dikejar soal HAM,” kata politisi PDIP itu, mengingatkan. rm.id