Jokowi Ingatkan Gubernur, Jangan Sampai Dana Masyarakat Rp 690 T Masih Ngendon Di Bank

BALIKPAPAN - Presiden Jokowi berharap, konsumsi masyarakat meningkat setelah aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut. Sehingga, memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Dalam hal ini, Jokowi mengingatkan, gubernur memiliki kewajiban menjaga konsumsi rumah tangga. Syukur-syukur meningkat.

"Kita tahu, di 2022, konsumsi rumah tangga berada di angka 4,93 persen. Kita harap, di 2024, bisa muncul angka 5,4 persen. Kalau ini terjadi, pertumbuhan ekonomi otomatis naik," kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (23/2).

Karena itu, Jokowi meminta jajarannya, agar tidak menahan-nahan hal-hal terkait spending atau belanja masyarakat. Seperti penyelenggaraan event seni dan olahraga. "Ini contoh kecil, tapi sebetulnya besar untuk belanja masyarakat," cetusnya.

Jokowi pun lantas memaparkan duit masyarakat yang mangkal di bank pada tahun 2022. Duit itu tidak dibelanjakan.

"Tahun 2022, dana masyarakat yang ditahan dan tidak dibelanjakan berjumlah Rp 690 triliun. Artinya, masyarakat ngerem. Tidak ingin belanja. Tidak ingin datang ke restoran. Tidak ingin datang ke pasar. Tidak ingin datang ke mall. Tidak ingin datang ke toko, untuk belanja. Tidak. Lebih baik disimpan di bank," beber Jokowi.

"Ini tidak boleh. Kita harus mendorong masyarakat, agar belanja sebanyak-banyaknya, untuk mentrigger pertumbuhan ekonomi kita," tandas Presiden ke-7 RI itu.

Kembali ke event seni dan olahraga, Jokowi menyebut tahun ini bakal ada sekitar 3.000-an event olahraga dan seni. Ini bagus untuk ekonomi kita.

Itu sebabnya, dalam pertemuan kemarin, Jokowi sudah mewanti-wanti Kapolri, agar tidak menghambat hal-hal terkait perizinan event.

Hari ini, pesan tersebut kembali digaungkan Jokowi, kepada Gubernur /Wakil Gubernur dan Sekda.

"Masyarakat akan spending dengan event2 itu. Entah dengan belanja di warung, makan di PKL, atau belanja kaos untuk event olahraga," ucapnya.

Jokowi pun mengungkap lambannya perizinan event. Acap kali, kata Jokowi, izin baru kelar H-2 atau H-3. 

"Saya sudah perintahkan Kapolri, satu bulan sebelumnya, izin harus sudah keluar. Syukur-syukur, dua bulan sebelumnya. Sehingga, yang punya acara, bisa mempromosikan acaranya dengan baik. Bukan dua hari sebelumnya," papar Jokowi.

Dia pun mengingatkan Pemda, agar berkoordinasi dengan pihak yang berwenang, untuk mempercepat izin penyelenggaraan event.

Wisata desa, wisata di daerah, harus dibuka. Jangan lagi ada yang mengerem masalah itu. Ini menyangkut belanja, konsumsi masyarakat. Hati-hati mengenai ini.

"Kelihatannya sepele, tapi jangan sampai dana Rp 690 triliun itu tetap ngendon di bank. Itu tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi. Perbaiki dan promosikan event dan wisata, agar masyarakat datang ke tempat-tempat itu, untuk membelanjakan uangnya. Dorong UMKM, agar berjualan di situ. Agar masyarakat belanja sebanyak-banyaknya," tegas Jokowi.

"Rumusnya, kita mendorong masyarakat untuk belanja. Bukan hemat sekarang ini. Beda lagi. Karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Kalau bisa, naik," pungkasnya. rm.id