Pj Gubernur Banten Al Muktabar Komitmen Tingkatkan Layanan Berbasis Digital

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar berkomitmen terus meningkatkan digitalisasi dalam setiap aspek layanan Pemerintah kepada masyarakat. Digitalisasi itu penting dilakukan karena akan mempermudah, mempercepat, dan menjadi lebih efisien.

Hal tersebut dikatakan Al Muktabar seusai menghadiri Digital Government Awards Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Senin (20/3/2023). Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Anas, para Kepala Daerah, Kementerian serta Lembaga.

Al Muktabar menjelaskan, banyak hal mendasar yang ditekankan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menpan-RB Azwar Anas kaitannya dengan birokrasi berdampak yang bisa dilakukan melalui proses digitalisasi, utamanya pada sektor pelayanan dan juga pembangunan. 

"Layanan digital itu sudah kita terapkan dalam berbagai bidang. Misalnya pada sektor perizinan investasi, penanganan stunting, kesehatan, pendidikan, pembayaran pajak dan lainnya," katanya. 

Bahkan, beberapa hari lalu kita baru melakukan launching layanan sistem keuangan digital di lingkungan Pemprov Banten, yang itu terintegrasi pada Bank penyimpan RKUD. Dengan begitu maka, akses keuangan kita menjadi cepat dan efektif namun tetap akuntabel dan terawasi dengan baik. 

Secara umum, lanjut Al Muktabar, Pemprov Banten sudah menjalankan sistem pemerintahan yang berbasis digital. Artinya, secara infrastruktur Pemprov Banten sudan siap menghadapi era digital ini.

"Tinggal hanya diperlukan beberapa pengembangan saja agar bisa lebih optimal," katanya. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo SP Didi Hadiyatna mengungkapkan, Pemprov Banten menerapkan SPBE. Bahkan hasil penilaian dari Kementerian, nilai SPBE kita dianggap cukup baik dan di atas angka rata-rata Nasional. 

"Penilaian dari Pusat kita mencapai 3,03 poin. Sedangkan rata-rata Nasional 2,8 poin," ujarnya. 

Ke depan, lanjutnya, kita akan terus tingkatkan agar pelayanan digital yang dilakukan bisa lebih optimal, termasuk kepada OPD yang belum melakukan sistem pemerintahan yang berbasis digital. 

"Sebagian besar kita sudah berbasis digital," katanya. 

Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Anas mengungkapkan, digitalisasi 
government ini sudah lama dilaksanakan. Hanya saja perkembangannya belum terlalu pesat. Maka dari itu, sekarang dilakukan optimalisasi sebagaimana arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. 

"Target kita tahun 2024 itu seluruh layanan pemerintahan sudah berbasis digital. Saya yakin itu bisa terwujud," ucapnya.