KIB Main Di Dua Kaki, Ganjar Atau Prabowo

JAKARTA - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar-PAN-PPP sudah tidak solid lagi seperti di awal pembentukannya. Meskipun belum resmi bubar, koalisi yang paling pertama terbentuk itu, memilih bermain di dua kaki. Satu kaki diwakili PPP merapat ke Ganjar Pranowo yang diusung PDIP. Satu kaki yang lain mendukung Prabowo Subianto. Kini, tersisa PAN yang belum tentukan "kiblat".

Dibanding Koalisi Perubahan yang digagas NasDem-Demokrat-PKS dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang beranggotakan Gerindra-PKB, KIB lebih duluan terbentuk pada 13 Mei 2022. Namun sejak awal dideklarasikan, KIB memang tidak punya jagoan yang bakal diusung sebagai capres-cawapres. Kendati demikian, ketiga parpol mengklaim tetap solid. 

Namun, arah politik KIB itu mulai berubah setelah PDI Perjuangan secara resmi menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres pada 21 April lalu. Keputusan PDIP mencapreskan Ganjar itu memaksa KIB mengatur ulang strateginya. Apalagi, setelah PPP yang menggelar Rapimnas di Yogyakarta memutuskan untuk bergabung bersama PDIP untuk mengusung Ganjar.

Meski PPP sudah mendukung Ganjar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyatakan KIB tidak bubar. Menurut dia, tujuan pembentukan KIB justru sudah terlihat hasilnya setelah PPP menjalin kerja sama dengan PDIP.

Menko Bidang Perekonomian itu menyampaikan tujuan KIB dibentuk adalah untuk membangun awareness publik bahwa Pemilu sudah dekat dan parpol tidak bisa mengusung capres dan memenangkan Pilpres sendiri karena tidak ada yang suaranya melampaui 50 persen.

"Sampai saat ini KIB masih ada. Tentu ke depan KIB melihat perbesaran koalisi ini sampai mana," kata Airlangga.

Menurut dia, capres KIB bisa sama atau beda. "Karena yang kami dorong  adalah kesetaraan antara ketua parpol.  Ini yang ingin kita bangun," ungkap Airlangga.

Dengan perubahan peta politik ini, peluang KIB untuk mengusung capres memang mengecil. Namun, kesempatan koalisi mengusung cawapres masih terbuka lebar untuk melengkapi tiga capres yang sudah ada.

Golkar pun mencoba melakukan penjajakan  komunikasi dengan  Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan yang sudah mengusung capres Anies Baswedan. Airlangga juga melakukan komunikasi dengan PKB dan Gerindra yang mengusung Prabowo. Sementara PAN masih menunggu arah angin untuk menjatuhkan dukungannya.

Belakangan, KIB memberikan sinyal untuk mendukung Prabowo sebagai capres. Syaratnya, Airlangga menjadi cawapres. Kepala Bappilu Presiden Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, proposal dukungan kepada Prabowo itu sudah disampaikan kepada Gerindra. Salah satu isi proposal adalah Prabowo presiden, dan wakil presidennya dari KIB yaitu Airlangga Hartarto.

"Karena kebetulan KIB itu yang anggotanya paling besar adalah Partai Golkar, maka menjadi wajar kemudian kami mengajukan ketua umum kami yaitu pak Airlangga menjadi calon wakil presidennya pak Prabowo," kata Nusron, kemarin.

Nusron menyebut dukungan Golkar ke Prabowo sebagai ikhtiar untuk menggagas koalisi besar.  Meskipun kata dia, keputusan akhir soal cawapres itu  ada di tangan Prabowo.

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya akan segera melakukan komunikasi dengan PKB soal dukungan Golkar tersebut. Namun yang jelas, kata Dasco, siapa cawapres pendamping Prabowo pada akhirnya akan ditentukan oleh Prabowo dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Imin.

Sementara itu, Waketum PKB Jazilul Fawaid menilai tidak ada proposal menyatukan KIB dengan KKIR.  Menurut dia, KIB saat ini sudah bubar dan sebaiknya bubar dengan baik-baik. Jazilul menjelaskan KKIR sudah mempunyai formula yakni pasangan presiden dan wakil presiden ditentukan oleh Prabowo dan Muhaimin Iskandar.

Sebab KKIR ini sudah ada formula yang mengunci bahwa pasangan presiden dan wakil presiden dari KKIR itu ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Koalisi ini juga membuka seluas-luasnya bergabungnya partai lain," ungkapnya.

Hal yang sama disampaikan politisi PAN Guspardi Gaus. Kata dia, secara de facto KIB saat ini sudah bubar. Partainya saat ini memberikan dukungan kepada Ganjar apabila memilih Erick Thohir sebagai cawapresnya.

Cara paling realistis mempertahankan KIB, kata dia, dengan mendukung salah satu pasangan calon yang sama, sesuai dengan visi yang diusung. Namun, bila mengambil jalan yang berbeda, maka KIB bisa dipastikan bubar.

"Sebab, tak lagi punya visi yang sama dalam memenangkan Pilpres 2024," kata Guspardi, kemarin. 

Memang, kata dia, tiga parpol anggota KIB belum resmi membubarkan diri. "KIB masih malu-malu membubarkan diri, walau semua partai politik di dalamnya tengah berpencar mendekati poros koalisi lain yang sudah punya figur bakal capres," ungkapnya. 

Hal senada disampaikan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi.  Kata dia, masih ada atau tidak KIB tergantung pada capres yang didukung. "Kalau kemudian capresnya tidak sama dengan PPP, ya tentu KIB bisa berakhir dengan baik-baik," kata Awiek, sapaannya, kemarin. 

Awiek menyampaikan internal di KIB baik-baik saja meski di tengah perjalanan ada perbedaan arah dukungan capres. "Ya kalau kemudian ada perbedaan capres, sudah diputuskan masing-masing anggota KIB, otomatis berakhir. Tapi berakhirnya baik-baik," imbuhnya.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengungkapkan keberadaan KIB ini masih tergantung pada sikap Presiden Jokowi yang menjadi king maker dalam menentukan arah politik KIB. "Apakah nantinya Jokowi mampu membawa ketiga partai di KIB kompak untuk mendukung Ganjar atau justru ada partai yang pecah untuk bergabung ke Prabowo,” jelasnya. 

Menurut Ujang, KIB sejak awal dibentuk sebagai wadah cadangan yang digagas untuk menjadi kendaraan alternatif Ganjar apabila tidak mendapatkan tiket capres dari PDIP. Ujang juga memprediksi  anggota KIB lain seperti PAN kemungkinan besar akan merapat ke PDIP, meski masih menunggu waktu yang tepat dan melihat siapa wakil yang akan diusung untuk Ganjar.

Sementara itu, Golkar yang nantinya ada kemungkinan berbeda dari PPP dalam mendukung Ganjar. Menurutnya, Golkar bakal mengarahkan dukungan kepada Prabowo.

"Apakah arah Golkar ini akan ke Prabowo atau mengikuti jejak PPP untuk mendukung Ganjar, hal itu tergantung pada lobi politik Jokowi karena peta politik sebetulnya bisa diatur dan koalisi-koalisi tersebut juga bisa diarahkan oleh Jokowi sebagai king maker dan pengendali bagi partai-partai koalisi pemerintah saat ini,” ungkapnya. (RM.id)