TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Buntut Gibran Terima Prabowo

Banteng Atur Kepala Daerah Terima Tamu

Laporan: AY
Rabu, 24 Mei 2023 | 11:26 WIB
Sekjen PDIP Hasto  Kristiyanto (tengah) saat bertemu Gibran. Foto : Ist
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) saat bertemu Gibran. Foto : Ist

JAKARTA - Buntut dari kasus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming terima Prabowo Subianto, PDIP bikin aturan baru. Setiap kepala daerah dari banteng tidak boleh lagi terima tamu sembarangan. Banteng tak mau, popularitas kadernya yang jabat gubernur/bupati/wali kota, dimanfaatkan oleh lawan politik.

Aturan itu keluar usai pertemuan Gibran dengan Prabowo di sebuah rumah makan di Solo pada Jumat (19/5) malam, berpolemik. Karena dalam pertemuan itu, ada relawan Jokowi dan Gibran yang mendeklarasikan dukungannya ke Prabowo sebagai capres 2024.

Gibran langsung dipanggil DPP PDIP untuk klarifikasi, Senin (22/5) pagi. Klarifikasi itu disampaikan  Gibran kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Hasilnya, Gibran tidak dijatuhi sanksi, tapi mendapat banyak nasehat untuk menjalankan perannya sebagai wali kota sekaligus kader muda banteng.

Agar kasus seperti itu tidak terulang lagi, Hasto kemudian membuat aturan baru. Banteng akan meminta kadernya yang jadi kepala daerah untuk tidak sembarangan menerima tamu. 

"Maka nanti kalau ada tamu-tamu ya akan diterima secara resmi di kantor," kata Hasto.

Dengan menerima tamu di kantor, kata Hasto, maka hal yang dibahas tentunya urusan pekerjaan. "Sehingga segala sesuatunya itu memang berkaitan dengan kemajuan wilayah yang dipimpinnya," lanjut Hasto. 

Apakah begitu urgent hingga urusan menerima tamu aja perlu diatur? Hasto mengaku, saat ini manuver politik yang dimainkan oleh lawan politik semakin kencang. Termasuk manuver politik kepada Gibran. Kharisma Gibran yang begitu kuat, menjadi magnet bagi tokoh lain di luar PDIP, tergiur untuk memanfaatkan. 

“Pesan Ibu tadi, jelang Pemilu banyak dinamika politik, begitu banyak yang melakukan dansa-dansa politik,” beber Hasto.

Politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno membenarkan soal aturan baru banteng itu. Dia mengakui, saat ini  partainya membatasi kadernya yang menjadi kepala daerah untuk melakukan pertemuan dengan beberapa pihak. 

"Niat baik memfasilitasi kunjungan dan kesantunan sebagai pejabat publik, dimanfaatkan aktor-aktor politik untuk tujuan yang tidak terkait dengan tugas fungsinya (tusi)," imbuh Hendrawan saat dihubungi Rakyat Merdeka ('Tangsel Pos Grup) kemarin. 

Hendrawan khawatir, tanpa adanya aturan baru itu, kader banteng yang menjabat sebagai kepala daerah akan diajak berdansa politik. "Ikut-ikutan manuver para elit. Sementara tugas utamanya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," pesan dia.

Pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menafsirkan, aturan baru banteng itu sebagai bentuk proteksi. Banteng tak mau kecolongan lagi ada kadernya yang dimanfaatkan untuk mendongkrak elektabilitas salah satu capres lain.

"Untuk menjaga agar pertemuan seperti Prabowo dan Gibran itu tidak terulang lagi, dan diframing sebagai bentuk dukungan keluarga Jokowi pada Prabowo," ucap Saidiman kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

"Padahal Jokowi dan Gibran adalah kader PDIP yang sudah punya calon presiden sendiri, yakni Ganjar Pranowo," sambungnya.

Gibran Dan Bobby Akui Sulit

Terkait aturan baru yang dibuat PDIP, Gibran mengaku sulit untuk seratus persen terlaksana. Sebab, tidak semua tamu menteri yang datang ke Solo bisa dijamu di kantor atau rumah dinas. "Misalnya Pak Menteri PUPR. Pasti kalau datang ketemunya di lapangan, diproyek," jawab Gibran.

Lagian, Gibran menepis bila kedatangan para menteri ke Solo dalam kapasitas sebagai ketua umum partai atau bakal capres. "Saya itu tidak pernah menerima ketua umum, saya itu menerimanya beliau-beliau sebagai menteri, sebagai pimpinan saya. Kalau ketum ketemu saya, saya kan bukan siapa-siapa, saya tidak menentukan apa-apa," ungkapnya.

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengaku sulit untuk menjalankan aturan baru itu dengan baik. Namun, menantu Jokowi itu, tetap akan berusaha bersikap profesional berdasarkan norma yang ada. 

"Jadi untuk urusan kenegaraan, urusan pemerintahan, urusan daerah, saya rasa kita tetap akan mengikuti norma-norma aturan yang ada di pemerintah," sebutnya. (RM.id)

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo