Ketua KPU Sudah Tahu

JAKARTA - Waspada, mulai bermunculan konsultan pemenangan pemilu yang menawarkan hoaks ke peserta Pemilu 2024. Sayangnya, aktor intelektualnya susah dijerat hukum.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari menyatakan, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada melarang keras seluruh peserta pemilu menggunakan kekerasan fisik maupun verbal sebagai instru­men untuk memenangkan pemilihan. Pelanggaran atas ketentuan tersebut, kata dia, masuk kategori pidana.

“Pemilu di Indonesia sebenarnya relatif aman dari serangan kekerasan fisik. Tapi, kekerasan verbal, seperti menggunakan hoaks, masih cukup masif,” ujar Hasyim dalam Seminar Nasional yang berlang­sung di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta), lalu.

Menurut Hasyim, salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan verbal masih muncul adalah keberadaan lem­baga konsultan pemenangan pemilu yang menawarkan jasa tersebut. Lembaga itu, kata dia, menawarkan jasa penyebaran hoaks, baik untuk menyerang lawan maupun menaikkan citra diri, kepada para kandidat.

“Konsultan telah memiliki harga penawaran kepada peserta pemilu yang ingin menggunakan hoaks. Kalau pakai hoaks, biayanya sekian. Kalau enggak pakai hoaks, biayanya bisa berkurang,” ungkap Hasyim.

Hasyim mengatakan, keberadaan konsultan pemenangan pemilu yang me­nawarkan jasa sebar hoaks adalah fakta yang tidak bisa dibantah. “Itu artinya apa, secara rasional kekerasan verbal menjadi pilihan rasional di dalam pemilu maupun pilkada,” ujarnya.

Masalahnya, lanjut Hasyim, penegakan hukum terhadap peserta pemilu yang menggunakan kekerasan verbal maupun hoaks, masih sulit dilakukan. Begitu pula terhadap aktor intelektualnya. Sanksi, kata dia, biasanya hanya bisa menjang­kau pelaku-pelaku yang bisa dibuktikan kesalahannya.

Tetapi, master mind, siapa yang punya gagasan, siapa yang jadi sutradaranya, ini yang kadang-kadang masih susah untuk dijangkau,” katanya. Hasyim menga­jak bakal calon peserta Pemilu 2024, berkomitmen untuk tidak menggunakan jasa sebar hoaks demi memenangkan pemilihan Pemilu 2024.

Lebih lanjut, Hasyim memberikan solusi dalam mitigasi konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) di media sosial (medsos) yaitu dengan keteladanan kepemimpinan. Dengan pemimpin yang memberikan teladan yang baik, kata dia, sangat efektif dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat yang ada di bawah maupun di medsos.

Tapi kalau pemimpin politik kampa­nye ke sana-ke mari melarang masyarakat menyebar berita hoaks dan fitnah, tapi di saat bersamaan mereka melakukan apa yang mereka larang, kan akhirnya menjadi tidak efektif,” ujarnya.

Dengan itu, Hasyim mendorong agar semua pemimpin politik harus memulai memberikan keteladanan yang baik kepa­da masyarakat. Baik itu pemimpin partai politik (parpol), tokoh agama, pimpinan mahasiswa harus konsisten dalam mem­berikan keteladanan yang baik.

“Untuk menjaga konsistensi ini harus ada niat punya niat yang kuat dari diri para pemimpin ini,” kata dia.

Harus disadari, kata Hasyim, para pemimpin politik dan juga pemimpin masyarakat mempunyai pengaruh atas ucapan dan tindakan mereka karena akan selalu menjadi panutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Hasyim mengimbau seluruh masyarakat agar memulai dari diri sendiri dengan tidak menyebarkan hoak.

“Sebab, salah satu tujuan dalam kehidu­pan berbangsa ini adalah mencerdaskan seluruh lapisan masyarakat. Tapi kalau yang disebar malah berita fitnah atau hoaks bagaimana ini bisa mencerdaskan kehidupan bangsa,” imbuhnya.

Di acara yang sama, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Evri Rizqi Monarshi menambahkan, memasuki tahun Pemilu 2024, pihaknya terus berupaya menyajikan siaran yang sehat kepada masyarakat. Kata dia, sesuai amanat Undang-Undang Penyiaran, masyarakat harus mendapatkan siaran yang sehat. 

 (RM.id)