Ditawari Jadi Cawapres Anies, Mahfud Nggak Enak Hati

JAKARTA - Tawaran PKS ke Mahfud MD untuk menjadi pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 masih bertepuk sebelah tangan. Pasalnya, Mahfud nggak enak hati dengan NasDem dan Demokrat, rekan PKS di Koalisi Perubahan, yang tentu punya nama tersendiri untuk menjadi cawapres Anies.

Adanya tawaran dari PKS itu disampaikan sendiri oleh Mahfud usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Mahfud hadir sebagai Plt Menteri Komunikasi dan Informatika. 

Menko Polhukam ini menceritakan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu datang ke rumahnya untuk menyampaikan tawaran itu. “Pak Syaikhu ketika datang ke rumah saya, menjajaki ‘bagaimana kalau Bapak (Mahfud) menjadi cawapres Anies’," kata Mahfud, menirukan ucapan Syaikhu.

Saat itu, Mahfud menyampaikan penolakan dengan halus. "Jangan saya, nanti malah pecah. Kalau koalisinya nggak setuju, malah Anies-nya nggak dapat tiket kalau partainya keluar satu," ucap Mahfud, menjawab ajakan Syaikhu.

Mantan Ketua MK ini melanjutkan, dirinya juga mendapat permintaan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana agar memastikan partisipasi Anies dalam Pilpres 2024. Kepada Denny, Mahfud berpesan agar menjaga soliditas koalisi.

"Kalau nggak dapat tiket, nanti yang dituduh Pemerintah. Kan Pemerintah dituding terus menjegal Anies. Makanya saya bilang ke Denny, tolong itu dijaga. Jangan sampai dari internalnya yang gagal. Kalau dari pemerintahnya, nggak akan ikut-ikut," tegasnya.

PKS tidak menampik Syaikhu sempat menawarkan posisi bakal cawapres Anies kepada Mahfud. "Mungkin waktu Pak Ahmad Syaikhu berkunjung ke rumah Pak Mahfud saat silaturahmi," kata Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri, kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Grup), kemarin.

Dalam beberapa kali kesempatan, nama Mahfud memang dijagokan sebagai bakal cawapres. Selain dinilai berintegritas tinggi, survei elektabilitas Mahfud juga cukup menjanjikan. Di Musra Kelompok Relawan Jokowi, nama Mahfud juga masuk rekomendasi untuk menjadi cawapres.

NasDem, partai politik yang pertama kali mengusung Anies, juga pernah menyatakan ketertarikan kepada Mahfud. Namun, dengan syarat mendapat persetujuan Anies. Sebab, Mahfud saat ini diidentikan dengan orangnya Presiden Jokowi.

"Ya, selama Pak Anies berkehendak, untuk siapa pun. Jadi, cawapres itu (orang Jokowi) ada peluangnya," kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya, 16 Mei 5 lalu. 

Willy bilang, NasDem terbuka memilih cawapres dari tokoh internal atau eksternal Koalisi Perubahan yang digagas bersama PKS dan Demokrat. "Ya kalau soal itu kami serahkan saja ke Pak Anies mau siapa pun. Jadi, pokoknya apakah itu dari eksternal atau internal. Apakah itu orangnya Jokowi? Kita sekali lagi kita sudah menyerahkan sepenuhnya ke Pak Anies," jelas Willy.

Di sisi lain, Demokrat menyadari adanya penurunan elektabilitas Anies. Untuk itu, Demokrat berencana menghitung ulang dukungan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Penurunan elektabilitas diakui Demokrat lantaran Anies tak kunjung memutuskan bakal calon wakil presiden. Karenanya, Andi Arief mendesak Anies segera mengumumkan jodohnya. 

Jadi kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar Juni ini segera dideklarasikan. Agar tidak semakin dalam jaraknya, makin jauh jaraknya," kata Kepala Bappilu DPP Demokrat Andi Arief, kemarin.

Dia yakin, deklarasi bakal cawapres akan memperkuat keinginan masyarakat terhadap perubahan. Sehingga hal itu diprediksi bisa mendorong kenaikan elektabilitas Anies. "Partai maupun mereka yang mau perubahan itu yakin dan mulai bergerak dan menaikkan kembali elektabilitas Pak Anies," tambahnya.

Andi mengancam, Demokrat akan mengevaluasi dukungan jika Anies tak kunjung mengumumkan bakal cawapres pada Juni ini. "Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi," tandasnya. (RM.id)