Kuota Jemaah RI 2023 Normal, Biaya Haji Bisa Dipangkas Lagi

JAKARTA - Senayan meminta agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 dikurangi. Hal itu dilakukan agar tidak memberatkan calon jemaah haji yang akan datang.

Anggota Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis mengusulkan Pemerintah melakukan negosiasi sejak jauh-jauh hari dan tidak mendadak dengan Pemerintah Arab Saudi.

“Kami akan perjuangkan biaya haji tahun depan bisa turun di angka yang jauh berbeda dengan haji tahun ini,” ujar Iskan dalam keterangannya, kemarin.

Diketahui, BPIH 2022 sebesar Rp 39.886.009 setiap jemaah haji. Dengan rincian, biaya penerbangan Rp 29.500.000, Living Cost Rp 5.770.005, Visa Rp 1.154.001, akomodasi di Madinah Rp 769.334 dan akomodasi Mekah Rp 2.692.669.

Iskan berharap agar kuota jemaah haji Indonesia pada tahun 2023 dapat ditingkatkan semaksimal mungkin. Bahkan, bisa memberangkatkan 250 ribu jemaah haji.

“Harapan kita, tahun depan sudah normal semuanya. Khususnya terkait kuota jemaah haji Indonesia,” harap politikus PKS ini.

Namun, kata Iskan, pengawas haji yang berasal Komisi VIII DPR menyoroti soal pemondokan jemaah haji yang relatif jauh pada tahun ini. Banyak gedung bagus lebih dekat dan masih kosong tidak disewa Kementerian Agama (Kemenag).

Selain itu, kata Iskan, biaya di Arafah, Mina dan Muzdalifah (Armuzna) yang naik 49 persen tanpa fasilitas yang signifikan, juga perlu dievaluasi.

“Apalagi jatah haji yang datang cuma setengah jemaah sebelum Covid-19,” kritik legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II itu.

Senada, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 secara umum telah berjalan lancar.

Indonesia mengirimkan jemaah haji dalam jumlah cukup besar dan merupakan negara Muslim terbesar dunia yang mengirimkan jemaahnya“Secara umum, aspek layanan penginapan jemaah, konsumsi jemaah selama di Mekah, Arafah, Mina, Mudzdalifah dan Madinah disediakan dengan baik. Transportasi juga berjalan sesuai tahapan,” ujar Ace dalam keterangannya, kemarin.

Namun, Ace menyebut sejumlah kekurangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 yang dikeluhkan jemaah.

Pertama, pelayanan Armuzna masih belum sesuai dengan yang dijanjikan. Biaya pada tahun-tahun sebelumnya pada kisaran 1.500 riyal, tahun ini mengalami kenaikan menjadi 5.500 riyal. Sementara, pelayanan jemaah sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kedua, jarak tenda di Mina dengan jemaah masih jauh, yaitu hingga tujuh kilometer sehingga menguras stamina jemaah. Seharusnya, penempatan jemaah bisa diberikan pada jarak yang lebih dekat, tidak seperti kondisi haji sebelumnya.

“Banyak jemaah yang kena dehidrasi dan kelelahan,” ujar politikus Golkar ini.

Ketiga, dari segi kesehatan, beberapa tempat layanan kesehatan ditemukan masih adanya rekam medis jemaah yang belum diperbaharui. Sehingga pelayanan tenaga kesehatan masih menggunakan rekam medis tahun 2020. Hal tersebut berpengaruh terhadap layanan kesehatan jemaah.

Keempat, perlu ditingkatkan pelayanan manasik haji para jemaah. Sebab, banyak jemaah yang tidak tergabung dalam Kelompok Bersama Ibadah Haji (KBIH) minim pengetahuan dalam menjalankan manasiknya. “Hal ini perlu difasilitasi Kementerian Agama,” saran Ace.

Selain itu, Ace ingin adanya standar pelayanan minimal yang diterapkan untuk penyelenggara haji khusus atau ONH plus.

“Hasil pengawasan kami, satu pihak dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada yang layanannya sangat baik, ada juga yang sama sekali jauh dari standar pelayanan,” ujarnya.

Ace mengatakan, Komisi Agama di DPR akan menggelar Rapat Kerja dengan Kemenag untuk mengevaluasi secara keseluruhan terhadap pelaksanaan haji tahun 2022, setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali dari tanah suci. (rm id)