Kementan Cari Solusi Atasi Harga TBS Supaya Normal Kembali

JAKARTA - Harga Tandan Buah Segar (TBS) masih bergejolak hingga kini. Pemerintah terus mencari solusi mengatasi harga TBS yang kian rendah. 

Andi Nur Alam Syah, Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, menerima kunjungan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dalam rangka pembahasan harga TBS dan CPO (Crude Palm Oil).

Menurut Andi, pemerintah menerima semua masukan dari berbagai pihak dan terus melakukan upaya yang tepat bagi pelaku usaha perkebunan, baik itu petani maupun perusahaan perkebunan. 

“Diharapkan segera ada tindak lanjut dan progres, serta solusi positif untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah harga TBS,” harapnya.

Pemerintah harus berperan aktif, memastikan supaya Kementerian/lembaga/dinas/Pabrik Kelapa Sawit (PKS)/Pekebun dan pihak terkait lainnya, dapat memberikan kontribusi yang baik dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tugas dan fungsi dijalankan dengan pertanggungjawaban yang jelas.

Andi mengatakan, perlunya koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Asosiasi terkait membuat atau menyusun kebijakan tindak lanjut untuk menampun masukan dari semua pihak. Agar tepat guna, efektif dan efisien dalam menaikkan harga TBS petani dan harga CPO Perusahaan Perkebunan.

Serta dalam pemenuhan persyaratan petani peserta program peremajaan kelapa sawit, baik melalui jalur Dinas maupun kemitraan.

Ketua Umum GAPKI bersama dengan perwakilan GAPKI dari daerah sentra kelapa Sawit, menyampaikan beberapa hal. Di antaranya, Petani kelapa sawit masih mengeluh harga TBS rendah, begitu juga dengan perusahaan perkebunan.

Diinformasikan bahwa stok CPO sampai dengan Mei sejumlah 7,2 juta ton di tangki-tangki perusahaan perkebunan anggota GAPKI.

Menurut Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono, CPO merupakan turunan dari TBS, maka perlu menaikkan harga CPO domestik untuk menaikkan harga TBS petani.

Untuk menaikkan harga CPO domestik perlu meningkatkan kinerja ekspor yang saat ini masih rendah, sehingga terjadi stok CPO dalam negeri yang sangat tinggi. 

Selain itu, perlu dilakukan percepatan ekspor agar stok dalam negeri turun dengan relaksasi perizinan ekspor.

“Dalam waktu minimal tiga bulan ini perlu pembebasan ekspor. Jadi, tidak perlu Persetujuan Ekspor (PE), dan Pungutan Ekspor (levy) juga diturunkan atau dinolkan supaya menjadi insentif bagi eksportir, mengingat harga turun terus untuk menormalkan situasi yang ada,” ujarnya.

Untuk menjamin kepastian stok minyak goreng dalam negeri, lanjut Joko, Pemerintah perlu membeli stok CPO Perusahaan Perkebunan dengan harga saat ini selama enam bulan ke depan. Sehingga ada kepastian dalam penyediaan atau stok minyak goreng curah untuk enam bulan ke depan. (rm id)