Jika Koalisi Tunggal Terwujud, Demokrat-PKS Mau Ikutan?

JAKARTA - Wacana koalisi tunggal yang digagas Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto bikin peta koalisi yang sudah dibangun sejumlah parpol, terancam berantakan. Sebagai partai pemenang pemilu dan lokomotif di koalisi pendukung pemerintah, PDIP tentunya punya pengaruh besar. Jika koalisi ini terwujud, maka partai-partai pendukung pemerintah bisa saja bergabung. Kalau seluruh koalisi pemerintah sampai gabung menjadi koalisi tunggal, apa Demokrat dan PKS yang selama ini berada di luar pemerintahan, mau ikutan?

Sejauh ini, sejumlah partai sudah sibuk wara-wiri membentuk koalisi. Golkar-PPP-PAN sudah lebih dulu sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Gerindra-PKB tengah penjajakan dan siap membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KBIR). Sedangkan NasDem bersama Demokrat dan PKS juga tengah mematangkan konsep koalisi. Namun, bila PDIP mengajak bentuk koalisi tunggal, apakah tiga poros ini akan tetap eksis?

Selama ini, PDIP memang belum menjalin koalisi dengan partai manapun. Bahkan, ketika partai-partai di pemerintahan sudah wara-wiri bangun koalisi, banteng tetap cuek.

Namun, PDIP tiba-tiba munculkan ide baru untuk Pilpres 2024. Lewat Hasto, PDIP menggulirkan wacana koalisi tunggal. Apakah koalisi tunggal ini berarti hanya calon tunggal, Hasto tidak menjelaskan lebih detail. Namun, peraih gelar doktor pertahanan di Universitas Pertahanan itu bilang, koalisi tunggal dibutuhkan untuk menghadapi berbagai persoalan yang kompleks. Seperti persoalan ekonomi akibat pandemi. Belum juga pulih, sudah ada ancaman krisis global buntut perang Rusia-Ukraina juga memicu krisis pangan dan energi.

Ketika ancaman sudah di depan mata, Hasto ingin Pemilu 2024 dilakulan secara kondusif. Apalagi, pendaftaran capres-cawapres baru akan dilaksanakan Agustus tahun depan. Sebab itu, ia memandang, koalisi tunggal merupakan solusi untuk kemajuan bangsa.

"Inilah yang ingin didorong PDIP saat ini. Sehingga ketika Pemilu dilaksanakan itu suasana yang betul-betul suasana yang kondusif, tidak memungkinkan adanya persoalan-persoalan lain kecuali pesta demokrasi bagi rakyat untuk mencari pemimpin yang terbaik," terang Hasto.

Meski begitu, PDIP tetap mendukung silahturahmi antarpartai politik. Terlebih, belum ada kerja sama yang bersifat permanen untuk Pemilu 2024. Ia mencontohkan KIB yang sampai saat ini belum menyepakati capres-cawapresnya. 

"PDIP itu memastikan akan tiba waktunya bagi PDIP untuk berperan kemudian mengambil prakarsa. Agar di Pemilu 2024 muncul calon terbaik suatu kerja sama politik terbaik. Sehingga rakyat betul-betul dapat menentukan pemimpin 2024 yang akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi-Ma'ruf Amin," tuturnya.

Bagaimana peluang koalisi tunggal terwujud? Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari menganggap gagasan Hasto mirip usulannya, yang dilatarbelakangi polarisasi ekstrim. "Kalau saya mengusulkan Pak Jokowi sebagai figur yang kalau diberikan kesempatan maju lagi, akan menghasilkan apa yang disebut sebagai koalisi tunggal itu," cetusnya.

Menurut Qodari, koalisi tunggal yang ditawarkan Hasto itu, punya konsekuensi. Yakni, Demokrat dan PKS tidak bisa mengajukan calon. Kecuali, keduanya mau bergabung.Persoalannya, siapa yang menjadi capres-cawapres dari koalisi tunggal itu? Menurut Qodari, peluang itu ada di Jokowi. Jika bukan Jokowi, rasanya gagasan itu akan bubar.

"Karena tidak ada tokoh, yang punya kekuatan dominan yang diakui oleh semuanya dan diterima semuanya. Ya mau tidak mau, ya harus ada persetujuan amandemen 1945 dan Pak Jokowi bisa tiga periode," kata Qodari.

Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah memandang, koalisi tunggal hanya akan merusak demokrasi.

Dedi curiga, gagasan ini sebagai upaya mendorong Puan Maharani menjadi tokoh paling dominan. "Seharusnya, Hasto tetap optimis memenangkan Puan jika melihat soliditas PDIP," sindir Dedi.

Dedi juga yakin, Demokrat dan PKS tak akan mau ikut jika koalisi tunggal ini diwujudkan. "Membaca geliat Demokrat dan PKS, andai pun tidak ada peluang koalisi, mereka punya semangat bertarung tanpa kawan," pungkasnya.

Bagaimana tanggapan PKS dan Demokrat soal koalisi tunggal ini? Apakah mau gabung? Ketua PP PKS Mardani Ali Sera menyatakan tidak sepakat dengan gagasan Hasto.

Menurutnya, demokrasi yang sehat itu karena ada kompetisi ide dan gagasan. Dengan kata lain, pada dasarnya demokrasi adalah kemampuan mengelola perbedaan. "Sementara koalisi tunggal bisa berujung pada tirani dan oligarki," kata Mardani, tadi malam.

Ia mengatakan, pihaknya akan terus berupaya agar hal itu tidak terwujud. Bagaimana caranya, tentu dengan silaturahmi politik, berdialog tentang kemajuan bangsa. "PKS akan terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak," cetus anggota Komisi III DPR itu.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menghormati otonomi dan kedaulatan masing-masing partai dalam menentukan kebijakan politiknya. Namun, Demokrat sendiri menilai kerja sama yang baik harus dibangun di atas kesetaraan dan saling menghargai.

"Jadi tidak elok jika ada satu partai yang merasa lebih besar, lebih superior untuk mensubordinasi dan mendikte partai-partai lainnya. Aneh bagi kami jika kemudian ada partai yang merasa superior, mendikte partai-partai lainnya dalam pembentukan koalisi, apalagi hanya koalisi tunggal," ujar Kamhar.

Jika koalisi tunggal ini dikaitkan dengan Pilpres 2024, kata Kamhar, tentu ini akan bermasalah secara konstitusional dan kontraprofuktif dengan ikhtiar pendewasaan demokrasi.

Kamhar meminta Hasto menjelaskan lebih detail ide koalisi tunggal ini. Sebab, di pemerintahaan saat ini saja tidak ada koalisi tunggal. Ada Demokrat dan PKS yang berkoalisi dengan rakyat di luar 

"Bagi PDIP yang tak memiliki kendala dengan PT, tentu memiliki banyak opsi. Bisa jalan sendiri, ikut dalam koalisi yang sudah terbentuk, atau membentuk koalisi baru. Namun, bagi parpol lainnya, membentuk koalisi menjadi keharusan. Karenanya, wajar jika sejak jauh-jauh hari melakukan kerja politik membangun koalisi," tutur Kamhar.