Pembangunan Bandara VVIP IKN Dimulai

IKN - Senayan mengapresiasi dimulainya pembangunan Bandara Very Very Important Person (VVIP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Selatan (Kalsel). Bandara ini akan sangat menunjang mobilitas dan fungsional IKN di masa mendatang.

Anggota Komisi V DPR Irwan ikut menyaksikan peletakan batu pertama pembangunan bandara ini.

“Pertama-tama terima kasih Pak Menteri (Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi) kemarin diajak bersama Presiden (Jokowi) groundbreaking Ban­dara VVIP IKN. Semoga tahun depan sudah bisa fungsional,” kata Irwan dalam rapat kerja Komisi V DPR bersama Men­teri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Ge­dung Parlemen, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi melakukan pele­takan batu pertama atau ground­breaking Bandara VVIP IKN, di Kalsel, Rabu (1/11/2023). Bandara ini terletak 15 kilometer dari pusat pemerintahan IKN dengan fasilitas runway seluas 3.000 x 45 meter dan mampu didarati pesawat berbadan besar jenis Boeing 777-300 ER dan Airbus A380.

Sedangkan kapasitas apron mampu menampung 3 pesawat berbadan besar (Wide Body) ditambah 1 pesawat berbadan kecil (Narrow Body), atau 7 pe­sawat berbadan kecil. Kapasitas helipadnya bisa menampung 3 helikopter.

Dia pun berharap, pembangunan bandara VVIP ini berjalan mulus, sehingga se­cepatnya bisa digunakan untuk menunjang mobilitas ke IKN.

“Semoga menjadi bandara yang membanggakan kita semua dan mendukung fungsional IKN,” harap Irwan.

Dia berharap, mobilitas di IKN ini juga ditunjang dengan kehadiran Pelabuhan Laut di Penajam Paser Utara (PPU) melalui dukungan APBN 2023. Pelabuhan ini sangat penting untuk akses keluar masuk IKN melalui Kecamatan Sepaku dan Petung di Kabupaten PPU menuju Kalsel.

Sebab, dikhawatirkan ke­tiadaan pelabuhan ini malah membuat Kabupaten PPU terisolir.

Pelabuhan) ini sangat penting juga untuk supporting ter­kait logistik maupun penumpang untuk PPU. Kami berharap bisa dilaksanakan karena Pemda-nya sudah menyiapkan semua syarat­nya,” ujarnya.

Dia juga berharap, pembangunan IKN memperhatikan keberlangsungan lingkungan terutama di Balikpapan (Kal­tim). Sebab, hadirnya IKN ini berimbas kepada rusaknya eko­sistem di Teluk Balikpapan.

Apalagi sudah ada rencana untuk pembangunan stasiun limbah yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Rencananya stasiun limbah ini dilaksanakan tahun ini.

“Tujuan dan rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini sangat bagus, terobosan adanya stasiun limbah. Karena di sini ada pertamina yang dulu sudah pernah bocor dan terjadi pencemaran terkait Teluk Balik­papan. Saya berharap program ini bisa dilanjutkan. Kalau tidak bisa tahun ini, ya tahun 2024,” katanya.

Sementara, anggota Komisi V DPR Hamka B Kadi mendu­kung upaya Kementerian Perhubungan mempercepat realisasi anggaran hingga akhir tahun 2023.

Percepatan realisasi ini sangat penting, mengingat waktu makin singkat di mana sudah memasuki minggu kedua November.

“Saya sudah membaca dan Pak Menteri juga sudah meng­hayati dan melihat itu, sehingga saya melihat ada upaya percepatan pelaksanaan anggaran,” kata Hamka.

Karena itu, dia menilai empat kebijakan Menhub Budi Karya untuk mempercepat realisasi anggaran di kementeriannya sudah tepat.

Adapun empat kebijakan tersebut, pertama, kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan. Kedua, melaksanakan akselerasi.

“Ini saya setuju dan ada lang­kah konkret yang yang harus dilaksanakan sesingkat-singkat­nya,” tegasnya.

Ketiga, sambung anggota Fraksi Golkar ini, meningkatkan kualitas belanja melalui pening­katan efisiensi dan efektivitas.

Dan keempat melaksanakan monitoring.