Situasi Terkini Wilayah Bencana Akses Makin Terbuka, Kondisi Berangsur Pulih

SUMATERA - Pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus berjalan. Akses antarwilayah yang sebelumnya terputus sudah kembali tersambung. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar korban tetap terpenuhi. Selain bantuan pangan, layanan kesehatan disiagakan, pasokan gas murah disalurkan, hingga rencana pembangunan rumah bagi warga terdampak.

 

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu ujung tombak pemulihan infrastruktur. Sebanyak 310 personel dikerahkan ke berbagai titik terdampak banjir. Mereka berasal dari unsur Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya, dengan fokus mempercepat perbaikan jalan, jembatan, serta fasilitas umum.

 

“Seluruh personel dikerahkan untuk melakukan respons cepat, inspeksi infrastruktur terdampak, serta mendukung komando penanganan darurat di daerah,” demikian keterangan resmi Kementerian PU, Selasa (16/12/2025).

 

Tak hanya tenaga, Kementerian PU juga mengerahkan 312 unit alat berat serta 10 unit jembatan Bailey untuk mendukung pemulihan konektivitas. Sebanyak 128 unit alat berat ditempatkan di Aceh, 68 unit di Sumatera Utara, dan 116 unit di Sumatera Barat. Selain itu, alat pendukung lainnya mencapai 358 unit yang tersebar di tiga provinsi tersebut.

 

Hasilnya mulai terlihat. Sejumlah ruas jalan strategis dan jembatan penghubung antar kabupaten dan kota kini kembali dapat dilalui. Di Aceh, akses Banda Aceh–Meureudu, Lhokseumawe–Langsa, Kuala Simpang–batas Provinsi Sumut, hingga Jembatan Krueng Merdu sudah kembali normal. Di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, jalur lintas barat, tengah, dan timur Sumatera yang sempat terputus kini kembali berfungsi, menopang arus logistik dan aktivitas ekonomi warga.

 

Di sektor kesehatan, pemerintah juga meningkatkan layanan bagi warga terdampak. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerjunkan Tenaga Cadangan Kesehatan Emergency Medical Team (TCK-EMT) ke sejumlah wilayah banjir, khususnya di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tamiang.

 

Dua pos pelayanan kesehatan darurat dibuka di Aceh Utara, yakni di Desa Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, serta Pos Kesehatan Lapang. Di pos ini, warga mendapatkan layanan medis mulai dari penanganan luka, pemeriksaan tekanan darah, konsultasi kesehatan, hingga edukasi pencegahan penyakit.

 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pemerintah akan mengirimkan total 600 tenaga kesehatan ke wilayah terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Mereka terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter koas, serta perawat.

 

Batch pertama akan diberangkatkan 600 orang, dengan 450 orang sudah siap minggu ini dan akan diangkut menggunakan pesawat Hercules,” ujar Menkes dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025).

 

Di sektor energi, Pertamina menggelar operasi pasar gas elpiji 3 kilogram di Kantor Camat Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Operasi pasar ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan gas rumah tangga sekaligus menekan lonjakan harga pascabencana.

 

Warga Blang Bintang, Ani, mengaku bersyukur bisa mendapatkan gas elpiji dengan harga normal Rp 18 ribu per tabung. “Kemarin hampir tiga jam antre di pangkalan tapi enggak dapat. Alhamdulillah di sini lebih teratur dan dapat,” ujarnya.

 

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, mengatakan, operasi pasar digelar untuk memastikan pasokan energi tetap terjaga sesuai ketentuan. “Kita ingin meringankan beban masyarakat sekaligus menekan inflasi pascabencana,” tegasnya.

 

Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir. Total sebanyak 2.603 unit huntap disiapkan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Seluruh pembangunan ini bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR), bukan dari APBN.

 

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyebut pembangunan huntap akan dimulai bulan ini. “Ini murni gotong royong bersama ekosistem perumahan untuk membantu korban banjir di Sumatera,” ujar Ara.

 

Namun, pembangunan huntap masih menunggu kesiapan lahan dari pemerintah daerah. Lahan harus bebas persoalan hukum, aman dari potensi bencana, serta dekat dengan fasilitas pendidikan dan layanan publik.