Kompolnas Ingatkan Polri Jaga Netralitas Di Pemilu 2024

JAKARTA - Seluruh personel kepolisian diingatkan untuk menjaga sikap netralitas dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Merujuk juga pada STR Netralitas Polri, maka pimpinan dan seluruh anggota Polri harus patuh pada aturan tentang netralitas Polri. Jika ada yang berani melanggar, maka sanksi terberatnya adalah pemecatan," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, pada Sabtu (11/11/2023).

Poengky meminta, masyarakat juga turut aktif melakukan pengawasan jika ditemukan adanya dugaan yang mengarah kepada sikap ketidaknetralan tersebut.

Aduan tersebut, lanjut Poengky, bisa disampakan kepada pengawas internal dalam hal ini Propam atau pengawas eksternal yakni Kompolnas.

"Jika masyarakat ada yang melihat dugaan ketidaknetralan anggota, silahkan lapor ke Propam selaku pengawas internal dan ke Kompolnas selaku pengawas eksternal," katanya.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menegaskan, Aparatur Sipil dan TNI-Polri sudah digariskan untuk netral dalam gelaran pesta demokrasi lima tahunan.

Menurutnya, apabila ada dugaan isu keterlibatan pihak atau lembaga terkait, maka cenderung mengarah kepada dugaan pelanggaran.

"Aparatur sipil dan TNI-Polri sudah digariskan untuk netral di pemilu 2024, sehingga kalau ada isu pemasangan baliho oleh anggota Polri atau TNI itu satu bentuk pelanggaran," kata Sugeng Teguh, Sabtu (11/11/2023).

Ditegaskan Sugeng, apabila ada salah satu pihak institusi terkait mendatangi salah satu kantor cabang partai tertentu, tidak bisa dicap sebagai bentuk intimidasi.

"Menurut saya, klarifikasi atau dialog terkait kedatangan itu untuk apa, bisa saja itu untuk silaturahmi. Datang berkunjung kan boleh-boleh saja," tambahnya.

Sugeng juga menyarankan agar pihak terkait yang dikunjungi anggota polisi tersebut tidak perlu dibawa dengan perasaan.

"Jadi kalo ada anggota polisi datang ke kantor partai menurut saya tak perlu baper ya. Diajak dialog ya, kalau sekadar ngobrol tanya nama, dari mana, kerja apa, biasa saja," ujarnya.

Kecuali kalau ada dalam pernyataan tersebut dilakukan pendataan. Makanya ditanya ngobrol-ngobrol itu sebagai satu komunikasi yang sifatnya sosial atau pendataan," kata dia.

Sebelumnya, Polri menegaskan komitmennya untuk tetap netral dalam kontestasi Pemilu 2024.

Hal itu untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman dan sukses.

“Bapak Kapolri juga sudah menegaskan untuk netralitas menjadi pegangan bagi seluruh anggota TNI dan Polri untuk tidak memihak kepada partai politik manapun,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan di Penjaringan, Jakarta Utara, dikutip Kamis (5/10/2023).

Netralitas anggota Polri sudah diatur dalam undang-undang. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebut Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

“Yang pasti aturannya sudah ada, sudah jelas. Itu menjadi komitmen bagi Polri untuk dilaksanakan dan ditegakkan. Karena Polri ingin pemilu ini berjalan dengan baik dengan bermartabat dan berjalan dengan jujur dan adil,” ujar Sandi.

“Perintah Bapak Kapolri untuk melaksanakan netralitas dalam pelaksanaan kegiatan apapun,” tegasnya.

Satu Komando 

Sikap netralitas juga disampaikan Jajaran TNI-Polri di Jawa Tengah (Jateng) pada hari ini, Sabtu (11/11/2023).

TNI-Polri di Jateng solid menggaungkan sikap netral dan memastikan kesiapannya untuk mengamankan seluruh rangkaian Pemilu serentak tahun 2024.

Suara satu komando antara prajurit TNI-Polri tersebut diserukan di hadapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, di Stadion Hoegeng, Kota Pekalongan, Jateng, Sabtu,  (11/11/2023).

Awalnya, Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi yang memimpin apel pasukan menanyakan kepada jajaran TNI-Polri soal kesiapan dan netralitas dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Coba seluruh Kapolres berdiri dan komandan Kodim berdiri atas perintah Pak Panglima Kodam. Pertanyaan saya terkait kesiapan pemilu di wilayah kita apakah saudara-saudara siap dalam rangka mengamankan pemilu 2024 secara netral,” tanya Ahmad Luthfi “Siap,” jawab personel TNI-Polri dengan lantang.

Setelah mendengar jawaban itu, Kapolda Jateng menyampaikan kepada Panglima dan Kapolri bahwa jajaran TNI-Polri di Jawa Tengah selalu bersinergi dan solid dalam rangkai memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan lancar.

“Mohon izin Pak Kapolri, Panglima mereka siap dalam rangka pengamanan dan netralitas Pemilu 2024,” tutup Ahmad Luthfi.