Pemerintah Gandeng Jepang

JAKARTA - Pemerintah sepakat menandatangani risalah pembahasan penilaian atau Minutes of Discussion (MoD) of Appraisal Mission untuk proyek Mass Rapid Transit (MRT) koridor Timur-Barat Fase 1 Tahap 1, bersama Japan International Cooperation Agency (JICA).

Kesepakatan perjanjian ini diteken pada Sabtu (11/11/2023) oleh Direktur Jenderal Perkereta­apian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal, Di­rektur Pendanaan Bilateral Bap­penas Kurniawan Ariadi, Sekda Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setiono, dan Dirut MRT Jakarta Tuhiyat selaku perwakilan dari Pemerintah Indonesia.

Sementara dari JICA, MoD diteken Chief of Representative Indonesia Office JICA Mr. Yasui Takehiro.

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono.

BKS, sapaan akrab Budi Karya mengatakan, pembangunan MRT ini sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, untuk meningkatkan jaringan transportasi massal dan jumlah penggunanya.

“Saya sangat berharap proyek MRT koridor Timur-Barat ini dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai tepat waktu, se­hingga dapat segera dinikmati oleh masyarakat,” kata BKS dalam keterangan resminya, Minggu (12/11/2023).

Menurutnya, Pemerintah kon­sisten melaksanakan berbagai pembangunan transportasi massal perkotaan berbasis rel seperti MRT, LRT, dan KRL.

Ia pun menyambut baik parti­sipasi aktif Jepang untuk mem­bangun infrastruktur transportasi massal di Indonesia.

“Selain soft loan, diperlukan skema pendanaan kreatif lain­nya untuk memenuhi kebutuhan yang belum bisa terpenuhi,” ungkapnya.

Eks Dirut Angkasa Pura ll ini berharap akan lebih banyak kerja sama yang dijalin antara Pemerintah Indonesia dan Jepang di sektor perkeretaapian.

Sementara Risal mengatakan, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan segera menyelesaikan keleng­kapan administrasi dari proyek ini. “Kami menargetkan urusan administrasi ini dapat segera se­lesai sehingga pembebasan lahan akan dapat dilakukan pada tahun 2024,” jelasnya.

Pengamat transportasi Budi­yanto mengatakan, kehadiran beragam transportasi publik seperti MRT, merupakan kema­juan yang signifikan.

Kendati, kendaraan umum ramah lingkungan juga dapat membantu meredam po­lusi udara.

“Kuncinya transportasi publik dibikin nyaman, sehingga masyarakat mau pindah dari kendaraan pribadi dan kita bisa mengurangi polusi,” bebernya.

Menurut Budiyanto, keberadaan MRT jalur baru ini akan dirasakan manfaatnya secara jangka panjang.

Budiyanto mengakui, untuk mengajak masyarakat beralih ke transportasi publik memang tidak semudah membalik telapak tangan.

Untuk itu, harus dilakukan se­cara simultan dengan berkolaborasi. Biang kerok polusi salah satunya disebabkan oleh ke­macetan.

Solusinya perlu political will yang bagus. Semua peraturan terintegrasi.

“Intinya, harus ada peraturan yang membuat masyarakat ber­pikir dua kali dan akhirnya memilih naik kendaraan umum,” ucapnya.

Sekadar informasi, MRT Ja­karta koridor Timur-Barat akan terbentang sepanjang 84,1 km dari Balaraja, Tangerang hingga Cikarang, Bekasi. Diperkirakan anggaran proyek ini mencapai Rp 160 triliun.

Nantinya, MRT ini akan ter­integrasi dengan koridor Utara-Selatan dengan titik temu di Stasiun Thamrin yang saat ini sedang dibangun.

Dalam pengerjaannya, akan terbagi menjadi 4 tahap peker­jaan, yaitu, Fase 1 Tahap 1 (To­mang - Medan Satria sepanjang 30,1 km), Fase 1 Tahap 2 (Kem­bangan - Tomang sepanjang 9,2 km), Fase 2 Timur (Medan Satria - Cikarang sepanjang 20,5 km) dan Fase 2 Barat (Kembangan Balaraja sepanjang 29,9 km).

Pada tahap awal pembangunan, Fase 1 Tahap 1 dari MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan memiliki 21 stasiun yang terdiri dari 8 stasiun bawah tanah dan 13 stasiun layang.

Selain itu, pada tahap ini juga akan dibangun depot di kawasan Rorotan dengan jalur akses sepanjang 5,9 km.