China Minta RI Tanggung Pembengkakan Biaya Kereta Cepat, Ini Kata Pemerintah

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta pemerintah Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Permintaan ini seiring terjadinya pembengkakan biaya atau cost overrun dalam proyek kereta cepat tersebut.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Kemenko Bidang Perekonomian Alia Karenina menyatakan, pemerintah masih melakukan pembahasan, khususnya terkait ketentuan yang berlaku.

"Jadi permintaan tersebut tidak serta-merta langsung disetujui pemerintah dan masih akan dilakukan pembahasan untuk memastikan jika memang pemerintah turut menanggung beban cost over run, maka hal itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Alia Karenina, Sabtu (30/7).

Mengutip review Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menurutnya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) diperkirakan akan mengalami pembengkakan biaya sebesar 1,176 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 16,8 triliun.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan merupakan proyek investasi antara konsorsium Indonesia dan China.

Penggarapannya dilakukan oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), serta didanai oleh pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan, ada permintaan agar APBN pemerintah Indonesia ikut menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung.

"Tentang cost overrun ini setahu saya masih dibahas, karena ada permintaan agar cost overrun ini juga dicover oleh pemerintah Indonesia," ujar Wahyu di Kemenko Perekonomian pada Selasa (26/7).

Wahyu menjelaskan, Kementerian Keuangan saat ini masih membahas mengenai permintaan tersebut. Untuk saat ini, yang sudah ditanggung oleh pemerintah adalah bagian pembiayaan yang memang menjadi tanggung jawab Indonesia. (rm.id)