Dukung Pilpres Satu Putaran Ketum Dan Sekjen PBNU Netral Atau Tidak?

JAKARTA - Pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul tentang Pilpres satu putaran, direspons Tim Capres-Cawapres. 
Mengingat, sebelumnya mereka berulang kali menyatakan NU netral pada Pilpres 2024.
Awalnya, dukungan terhadap Pilpres satu putaran, disampaikan Gus Ipul. Alasannya, kalau Pilpres 2024 berjalan satu putaran, maka akan hemat anggaran. Apalagi, sebentar lagi akan masuk Ramadan. Sehingga, umat Islam bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk.
Gus Ipul juga menilai, peluang Pilpres satu putaran itu terbuka lebar. Apalagi, hasil survei LSI Denny JA menunjukkan, elektabilitas Prabowo-Gibran sekitar 50 persen.

“Pilpres momentum penting bagi kita, tapi cukup menyita waktu, sehingga sebagian energi terkuras. Kalau bisa satu putaran, itu akan sangat baik,” kata Gus Ipul di Yogyakarta, Rabu (31/1/2024).

Pernyataan Gus Ipul disambut Gus Yahya. Menurut Gus Yahya, untung rugi Pilpres satu atau dua putaran, harus ditimbang dari beberapa aspek. Salah satunya biaya.
Dia pun setuju dengan Gus Ipul, soal biaya bakal lebih hemat jika Pilpres berlangsung satu putaran. Dengan alasan ini, Gus Yahya meminta masyarakat menggunakan hak pilihnya dan tidak golput pada 14 Februari 2024. Sebab, hal ini bakal menentukan nasib bangsa Indonesia selama 5 tahun ke depan.
Kendati demikian, Gus Yahya mengaku, PBNU masih konsisten dengan sikapnya untuk netral dalam Pilpres 2024. Apalagi, penentu kemenangan pada Pilpres bukan dukungan Nahdliyin, apalagi PBNU. Melainkan, rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Raja Juli Antoni sependapat dengan bos NU tersebut. Kata dia, berdasarkan banyak aspek, satu putaran lebih baik. 
Menurutnya, dari segi pendanaan lebih efisien, bisa menghemat sekitar Rp 17 triliun. Begitu juga pada aspek sosial. Satu putaran akan menautkan segera perpecahan dan keretakan sosial yang akhir-akhir ini terjadi. 

Kehidupan akan kembali normal, siapa pun yang menang dalam pilpres satu putaran tersebut," ujar Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini kepada Rakyat Merdeka, Kamis (1/2/2024). 
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Panel Barus menilai, pernyataan Gus Yahya dan Gus Ipul soal Pilpres satu putaran itu rasional. Caleg DPR dari Partai Golkar ini pun mengklaim, suara Prabowo-Gibran semakin meningkat. 

Namun, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, satu atau dua putaran, ada di tangan rakyat. Bukan di tangan elite. 
Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Aryo Seno Bagaskoro. 

Bagaimana Anda melihat pernyataan Ketum PBNU Gus Yahya, dan Sekjen PBNU Gus Ipul yang mendukung Pilpres satu putaran? 
Yang bisa menentukan Pilpres satu putaran atau dua putaran, adalah rakyat. Jika ada elite yang mengondisikan kemenangan melalui penggiringan-penggiringan tertentu, reaksi baliknya akan datang dari masyarakat.
Apakah TPN Ganjar-Mahfud menilai, pimpinan NU sengaja membawa isu Pilpres satu putaran? 

Kita tahu, gelombang resistensi masyarakat terhadap Paslon tertentu yang diidentikkan dengan kekuasaan, hari-hari ini menjadi semakin tinggi. 

Itu terlihat dari gerakan-gerakan di media sosial. Maka, kami memilih untuk menghargai rakyat yang menjadi pemegang daulat tertinggi dalam Pemilu.
Menurut Anda, sikap petinggi NU dalam Pilpres seharusnya bagaimana?

Ada Nahdliyin di setiap paslon. Alangkah bijak apabila petinggi NU mengayomi semuanya. Sebab yang kami pahami, maqom NU adalah merawat jagat. Urusan Pilpres, adalah bagian teramat kecil dari tugas mulia NU yang jauh lebih besar. Kami berharap, dapat menyaksikan keteladanan itu.
Apakah ini memiliki dampak bagi Ganjar-Mahfud?

Kami tidak ingin membuat rakyat berpikir, bahwa hak konstitusionalnya sebagai pemilih, sudah tercerabut sebelum pencoblosan.

Apakah TPN mengira Pilpres akan dua putaran?  
Kami optimis akan menang, berapa putaran pun. Kami hargai prosedur yang berlaku, bahwa satu atau dua putaran, ada dalam undang-undang, dan menempatkan rakyat sebagai pemegang daulat tertinggi.