PDIP Tegas Siap Oposisi, Bagaimana Dengan PKB, NasDem, PKS, PPP

JAKARTA - PDIP dengan tegas siap menjadi oposisi apabila Capres-Cawapres 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Lantas, bagaimana sikap parpol koalisi 01 dan 03 lain? Apa akan mengikuti PDIP atau bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran?
Kesiapan PDIP menjadi partai oposisi diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menegaskan, PDIP telah punya pengalaman menjadi oposisi selama 10 tahun di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Makanya, di pemerintahan Prabowo-Gibran, PDIP juga siap.
"Kami siap berjuang di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance," kata Hasto, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/2/2024).
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menambahkan, berada di pemerintahan maupun luar pemerintahan, sama positifnya dalam menjaga sendi-sendi demokrasi. Untuk pemerintahan Prabowo-Gibran nanti, pihaknya siap berada di luar, 
"Demokrasi harus kita jaga, harganya sangat mahal, Kita tidak ingin cita-cita reformasi tenggelam setelah berjalan 25 tahun ini," tegas Said, Sabtu (17/2/2024).

PKS mengaku siap mengikuti sikap PDIP. PKS juga terbiasa di luar pemerintahan dengan menjadi oposisi selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi.
"Buat PKS, mengusung nilai itu yang utama. Menjadi oposisi juga membangun bangsa," ucap Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. 

Meski demikian, Mardani belum mau menjabarkan langkah politik PKS ke depan. Ia menyebut, penentuan PKS ada di pemerintahan atau di luar pemerintahan berada di tangan Majelis Syuro. "Keputusan koalisi atau oposisi ada di Majelis Syuro," ucap anggota Komisi II DPR itu. 
Sedangkan PKB masih bersikap abu-abu. Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan, partainya masih nunggu hasil rekapitulasi KPU. Setelah rekapitulasi KPU selesai, PKB akan rapat untuk membahas posisi politik ke depannya.

Selama ini, keputusan PKB berada di pemerintah tidak ditentukan oleh sendiri- sendiri, tapi melalui rapat yang resmi struktur di PKB, termasuk di Timnas Amin (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) ada pembicaraan," ucap Cucun, Minggu (18/2/2024).

Politisi asal Bandung ini menerangkan, komunikasi PKB dengan partai-partai pengusung Capres-Cawapres 01, Amies-Muhaimin, yaitu NasDem dan PKS, berjalan baik. Namun, tak pernah ada pembicaraan mengenai langkah PKB ke depan.
"Tidak berbicara masalah PKB ada kesiapan atau melakukan suatu sikap koalisi atau oposisi. Belum ada sampai sekarang," sambungnya.
Menurut Ketua Fraksi PKB di DPR ini, politik itu dinamis. Keputusan koalisi atau oposisi bisa ditentukan kapan pun. "Setiap partai punya integrity-nya, setiap partai punya sikap yang pasti akan diambil, dan itu pasti," ucapnya.
PPP juga sama. Partai pendukung Capres-Capres 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, ini tak buru-buru ambil sikap. PPP akan lebih dulu berkonsultasi dengan para tokoh ulama juga berbicara dengan seluruh keluarga Ka'bah sebelum menentukan sikap koalisi atau oposisi.

"Termasuk juga berkonsultasi dengan para kiai dan para ulama dan stakeholders terkait juga dengan kader-kader di seluruh daerah untuk langkah-langkah ke depan," jelas Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Uno.

Saat ini, kata Sandi, yang dilakukan PPP fokus pada pemantauan dan menyiapkan tim hukum, jika nantinya ditemukan kecurangan-kecurangan pada Pemilu. Sebab, PPP menerima laporan terjadi pengurangan suara di sembilan daerah pemilihan.
"Jadi kita menghormati proses dan tidak ingin mendahului. Itu statement resmi dari TPN (Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud)," tekan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud itu.
Hal yang sama juga terjadi di NasDem. "Sikap resmi NasDem baru akan ditentukan setelah selesai rekapitulasi manual oleh KPU," ucap Sekjen NasDem Hermawi Taslim.