Pertemuan Dengan Ketum Parpol, Sifatnya Perlu Nggak Perlu

JAKARTA - Setelah Surya Paloh, siapa lagi Ketum Parpol yang akan bertemu Presiden Jokowi, masih misteri. Jokowi tidak terlalu ngotot memaksakan untuk segera bertemu. Jokowi menganggap, pertemuan dengan ketum parpol itu sifatnya perlu, nggak perlu.
Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara usai melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Hadi Tjahjanto sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). AHY dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sedangkan Hadi Tjahjanto digeser menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).
Dalam sesi wawancara, Jokowi ditanya soal rencana pertemuan dengan Ketum Parpol. Termasuk, rencana pertemuan Jokowi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.
“Ya semua yang memang kira-kira harus ketemu, bisa saja ketemu. Kalau memang nggak perlu ketemu, kenapa harus ketemu?” ujar Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan, pihaknya memang sedang mengatur jadwal pertemuan dengan semua ketum parpol. Baik yang mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin (AMIN), maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024.
Sebab, Jokowi menegaskan bahwa dirinya ingin menjadi jembatan bagi semua pihak setelah proses pencoblosan Pilpres 2024 rampung dilaksanakan. “Saya kira ini dalam proses diatur semuanya karena saya memang ingin menjadi jembatan semuanya,” ujar Jokowi.

Seperti diketahui, Surya Paloh menjadi pimpinan parpol pertama yang bertemu Jokowi usai hari pencoblosan. Ketum Partai NasDem itu bertemu Jokowi di Istana Negara, pada Minggu (18/2/2024). Pertemuan yang terjadi saat tensi politik tinggi, dicurigai bukan sekadar silaturahmi biasa.
Ditanya soal itu, Jokowi menegaskan, bahwa yang terpenting pertemuan tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi perpolitikan nasional dan negara. Jokowi juga tegas menyatakan akan mengundang semua elite parpol. Termasuk elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan juga PDI Perjuangan (PDIP).

“Semua diundang,” kata Jokowi usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024).
Apakah sudah ada undangan dari Istana kepada PKB dan PDIP? Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku belum mendapat undangan dari Presiden. “Belum, belum (diundang),” kata Cak Imin di Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).
Ketua DPP PKB Daniel Johan juga mengaku belum ada arahan lebih lanjut terkait pertemuan antar-partai. Sebab, pihaknya masih fokus mengawal dan mengamankan suara, serta mengantisipasi potensi kecurangan yang ada dalam proses perhitungan suara.

Belum paham. Kita masih fokus kawal suara,” singkat Daniel kepada Redaksi.

Sementara calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan sampai saat ini belum ada komunikasi antara Jokowi, dirinya, maupun PDIP. Kalaupun sudah ada komunikasi, mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengaku tak mengetahui.
"Kalau hari ini belum ada sih komunikasi itu ya, itu mungkin antara beliau-beliau, saya malah kurang tahu," kata Ganjar di Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Senada, politisi senior PDIP Andreas Hugo Pareira juga belum mendengar instruksi partai soal pertemuan dengan Presiden Jokowi. Terlebih lagi, Andreas selaku calon legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) I masih sibuk mengawal perolehan suaranya.
“Lagi fokus penghitungan suara di tingkat kecamatan. Lagi di Dapil,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai bahwa pernyataan Presiden Jokowi yang siap jadi jembatan dan bakal mengundang semua partai politik usai Pilpres, menegaskan bahwa dia ingin disebut sebagai salah satu King Maker. Sebab, kepuasan publik terhadapnya berhasil menciptakan sentimen positif kepada Prabowo-Gibran dan membuatnya unggul dalam perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Sebagai King Maker, Jokowi akan membantu Prabowo-Gibran untuk merekonstruksi koalisi baru pasca pilpres. Apakah bersama kubu 01 atau 03,” sebut Agung, saat dikontak Redaksi. 

Dia menjelaskan, peranan Presiden Jokowi menjadi penting untuk memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran kelak dapat didukung mayoritas suara di parlemen. Kalau tidak, maka program yang dicanangkan keduanya bakal sulit untuk dilaksanakan.
“Perihal ini penting untuk memastikan pemerintahan yang kelak terbentuk bisa efektif memainkan perannya. Dalam artian simple, majority coalition yang minimal merangkul 60 persen dari kursi total parlemen,” ujar Agung.
Ia pun tak menutup kemungkinan, wacana pertemuan Jokowi dengan semua ketum parpol bertujuan untuk menghentikan wacana hak angket DPR atas isu kecurangan dalam proses perhitungan suara. Meski begitu, dia menyebut wacana ini bukan sesuatu yang perlu dianggap sebagai urusan mudah. Lantaran prosesnya cukup sulit dilaksanakan.
“Wacana angket hanya sebatas wacana, karena untuk disetujui 1/2 jumlah anggota DPR agak sulit. Menimbang kubu 01 dalam hal ini NasDem telah membuka komunikasi ke Istana. Dan sampai hari ini, NasDem dan PKB masih di kabinet selain PDIP,” pungkasnya.