TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Jokowi Akan Diposisikan Sebagai Penasihat Kabinet Prabowo

Laporan: AY
Sabtu, 24 Februari 2024 | 08:31 WIB
Foto : Ist
Foto : Ist

JAKARTA - Karena sudah dinyatakan menang Pilpres versi quick count sejumlah lembaga survei, kubu Prabowo-Gibran sudah bicara postur kabinet. Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan, dalam penyusunan kabinet Prabowo nanti, Presiden Jokowi akan diposisikan sebagai penasihat.
Awalnya, Budiman menanggapi poster berisi bocoran susunan kabi­net Prabowo-Gibran yang beredar viral di jagat X. Eks politisi PDIP itu, memastikan, bocoran kabinet dalam poster tersebut, hoaks.
Budiman juga memastikan, sampai saat ini, belum ada pembicaraan soal penyusunan kabinet. "Saya beberapa kali bertemu Pak Prabowo, tidak pernah berbicara soal itu. Dengan Mas Gibran juga tidak pernah seperti itu," kata Budiman, di kawasan Tebet, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Budiman mengungkapkan, pi­haknya masih fokus menyiapkan berbagai program Prabowo-Gibran. Soal penunjukkan menteri, kata Budiman, kewenangan Prabowo-Gibran dan parpol koalisi.
Budiman juga ikut mengomentari wacana Jokowi yang akan dilibatkan dalam penyusunan kabinet Prabowo nanti. Menurut dia, penilaian terse­but sebagai hal yang wajar.
Kata Budiman, semangat Prabowo-Gibran adalah melanjutkan program pemerintahan Jokowi saat ini. Karena itu, wajar kalau Jokowi akan dilibatkan dalam penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya pikir, Pak Jokowi akan punya posisi yang mungkin lebih sifatnya penasihat, advisory. Saya kira, itu wajar-wajar saja," ujarnya.
Budiman yakin, Prabowo akan mendengar masukan dari Jokowi dan parpol koalisi.
Senada disampaikan Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wi­bowo. Kata dia, Prabowo dan Gibran punya kewenangan penuh untuk menentukan menteri-menteri yang akan membantu kerja. Meski begitu, Dradjad yakin Jokowi akan dimintai nasihat dalam menyusun kabinet.

Karena program Prabowo-Gibran kan melanjutkan program Pak Jokowi. Tentu peranan Pak Jokowi akan signifikan dalam menentukan postur kabinet nanti," kata Dradjad saat dikonfirmasi terpisah.
Dradjad mengatakan, meski Prabo­wo punya hak prerogatif dalam me­nentukan para menterinya, Prabowo pasti akan mendengar masukan dari ketum partai koalisi. Termasuk dari Jokowi sebagai pemimpin partai ko­alisi saat ini.
Dradjad mengungkapkan, TKN me­mang belum bicara penyusunan kabinet. Meski begitu, TKN mulai merancang program di sektor perekonomian.

"Karena situasi pada masa men­datang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri," cetusnya.

Dalam merancang anggota kabinet sektor perekonomian itu, kata Dradjad, mereka bakal mengutamakan prinsip merit. Dradjad menyampaikan, peli­batan Jokowi dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.
”Dalam proses penyusunan (kabi­net) pasti akan berlandaskan sistem merit. Tetapi, memang pasti akan ada perhitungan berapa dari parpol (partai politik), berapa nonparpol. Itu pasti ada,” ujar Dradjad.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarud­din. menilai wajar kalau Prabowo nanti meminta masukan Jokowi dalam me­nyusun kabinetnya. Karena diakui atau tidak, Jokowi berada di belakang Ko­alisi Indonesia Maju. Bergabungnya parpol koalisi mendukung Prabowo-Gibran tak lepas dari sosok Jokowi.
Karena itu wajar kalau nanti ikut an­dil dalam menentukan kabinet. Hanya saja, kata dia, saat ini belum pas bicara soal kabinet. Karena masih menunggu parpol yang akan bergabung dalam koalisi. Menurut dia, Prabowo akan menunggu sikap NasDem, PKB, dan PKS sebelum menyusun kabinet.

Sementara, Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, terlalu pagi jika Budi­man bicara soal penyusunan kabinet. Soalnya kata dia, proses penghitungan suara pilpres masih belum selesai.

Selain itu, kata dia, kewenangan penuh dalam menentukan menteri itu ada di tangan presiden. "Yang punya hak prerogatif itu presiden terpilih, bukan mantan presiden," kata Hensat, saat dikontak Redaksi, Jumat (23/2/2024).

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo