TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Koalisi Besar Jadi Omongan

Laporan: AY
Rabu, 06 Maret 2024 | 09:45 WIB
Politisi PAN Saleh Partaonan D. Foto : Ist
Politisi PAN Saleh Partaonan D. Foto : Ist

JAKARTA - Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said mengaku mendengar kabar, ada skenario, hampir seluruh partai politik akan dimasukkan ke dalam koalisi besar. Hal itu kemudian menjadi perbincangan.
Sudirman pun menyebut kemungkinan, hanya ada satu atau dua partai yang ditinggalkan di luar pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Sudirman dalam acara diskusi 'Rethinking Indonesia: Pemilu Terburuk dalam Sejarah Indonesia, Akankah Kita Terpuruk?' di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (2/3/2024).
Sudirman mulanya menyinggung, bagaimana seorang pemimpin bukan hanya terikat dengan kekuasaan, tapi juga tangung jawab.

Kondisi Indonesia saat ini, menurutnya, tengah diuji. Sudirman mempertanyakan, bagaimana kekuasaan yang dimiliki seseorang, bisa dipertanggungjawabkan kelak.

"Bahwa yang berkuasa, betul memperoleh keleluasaan, sehingga bisa berbuat apa saja. Tapi, ada tangung jawab juga yang kemudian dalam ujian. Apakah kekuasaan itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak," tuturnya.
Sudirman mengaku khawatir siklus yang dialami Indonesia saat ini, bisa berlangsung selama 20 tahun ke depan. Sehingga, kerusakan terus terjadi. Apalagi, ia mendengar, ada skenario bahwa hampir seluruh partai politik akan dimasukkan ke dalam koalisi besar dan permanen.
"Katanya nih, bisik-bisik di luar, sudah ada yang membuat skenario bahwa keadaan ini akan berlangsung selama 20-25 tahun. Seluruh partai dimasukkan dalam satu koalisi besar permanen, jangka panjang. Satu atau dua, ditinggalkan di luar," ucapnya.

Founder Lembaga Survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio menyatakan, wacana pembentukan koalisi besar, bisa terjadi atau tidak.
Menurut pria yang akrab disapa Hensat ini, kalau penguasa yang membuat koalisi besar, itu sangat mungkin terjadi. "Tapi kalau sudah tidak berkuasa, terus mau membentuk koalisi besar, kecil kemungkinannya," tandas Hendri.

Namun, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan, tidak ada pembahasan wacana pembentukan koalisi besar di Koalisi Indonesia Maju.

Meski begitu, menurut dia, wajar jika ada wacana koalisi besar dalam pemerintahan. "Pemerintahan Pak Jokowi di periode kedua, juga termasuk koalisi besar," tandasnya.

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Saleh Partaonan Daulay.

-Captain Timnas Anies-Muhaimin (AMIN), Sudirman Said mendengar kabar tentang skenario, hampir seluruh parpol dimasukkan ke dalam koalisi besar. Mungkin hanya satu atau dua partai yang ditinggalkan di luar Pemerintahan. Tanggapan Anda?
Sejatinya, semua saran dan kritik harus diapresiasi. Dari siapa pun itu, baik mitra maupun kompetitor. Namun, saran dan kritik itu haruslah didasarkan pada fakta. Bukan bisik-bisik.
Maksud Anda, info ini harus dibuka sejelas-jelasnya?

Sudirman Said mengaku mendengar bisik-bisik di luar sana. Ini jadi tanda tanya. Siapa saja yang berbisik. Apakah bisikan itu punya dasar dan legitimasi. Lagian, kalau memang ada yang salah, kenapa harus berbisik-bisik.

Tidak masalah ya, ada yang menduga akan ada strategi pembentukan koalisi besar?
Sampaikan saja apa adanya. Tidak ada yang melarang setiap orang bicara kebenaran. Kalau disampaikan terbuka, akan muncul diskursus dan dialektika. Pada titik tertentu, akan ada kesimpulan dan jalan keluar.

Untuk wacana koalisi besar, apakah sudah ada perbincangan di TKN Prabowo-Gibran?
Kalau soal koalisi besar, itu juga masih wacana pihak luar. Di internal partai-partai pendukung Prabowo, belum ada pembicaraan soal itu. Semua sedang fokus mengawal perhitungan suara. Mengawal semua tahapan Pemilu agar berjalan dengan baik.

Bagi Anda, pembentukan koalisi besar ini wajar atau tidak?

Andai ada rencana membangun koalisi besar, itu sah saja. Tidak ada undang-undang yang melarang. Bukankah Presiden Jokowi juga membangun koalisi besar, khususnya pada periode kedua.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo