Prof Romli Bicara Keras, Sirekap Dianggap Gagal

JAKARTA - Dua hari jelang pengumuman hasil pemilu, KPU mendapat sorotan tajam, terutama dengan gagalnya melaksanakan Sirekap. Karena buruknya KPU ini, Guru besar hukum pidana Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Romli Atmasasmita sampai menyebut adanya dugaan “government crime”.
Hal itu disampaikan Prof Romli dalam diskusi publik bertajuk ‘Sirekap dan Kejahatan Pemilu 2024’, di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).
Dia menyarankan adanya lembaga independen untuk mengaudit proses pemilu atau lembaga hukum yang diisi dengan orang-orang berintegritas.
Romli menganggap, pemilu tidak bisa dianggap sebagai momen untuk bermain-main. Karena itu, undang-undang yang mengaturnya harus dengan kesadaran semata-mata menjaga kedaulatan rakyat.

Selain itu, lanjut dia, Sirekap pun pelaksanaannya bukan lagi bisa disebut pelanggaran, melainkan sudah tahap kejahatan.

“Ini sistemnya yang terburu-buru, demokrasi kita belum siap, kenapa belum siap? 60 persen penduduk kita masih jauh dari standar pendidikan yang modern,” tegas dia.

Hal senada dikatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto yang menjadi pembicara dalam diskusi tersebut menyebut, Sirekap bisa diintersep dan kemudian rekapitulasi secara berjenjang di KPU yang ternyata tidak ada metadatanya.
“Bagaimana suatu peristiwa yang sangat penting sebagai cermin dari kedaulatan rakyat itu ternyata metadata tidak ada,” ungkapnya.

Pakar Telematika, Roy Suryo menyinggung, dugaan pengalihan suara tidak sah yang diarahkan kepada partai politik tertentu yang terjadi dalam sirekap 2024. Hal ini diketahuinya ketika beberapa hari sebelum tabulasi dan grafik yang berada di dalam Sirekap ditutup oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Saya sedikit jump up, menariknya seminggu-dua Minggu yang lalu, sebelum tabulasi dan grafik di Sirekap ini ditutup, semua menjadi saksi bahwa suara tidak sah ini ternyata diarahkan ke Partai tertentu,” kata Roy.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator TPDI Petrus Salestinus menyatakan bahwa KPU menutup diri dari kritik publik dan tidak mengklarifikasi berbagai kecurigaan, sehingga kecurigaan publik itu. Bahkan, per hari ini sudah mengarah kepada suatu keyakinan bahwa Sirekap bisa jadi merupakan alat pembunuh demokrasi.
“Sebagian besar publik mulai tidak percaya terhadap Sirekap produk ITB ini. Bahkan akhir-akhir ini KPU sendiri mulai kehilangan kepercayaan terhadap Sirekap ini, dengan seringnya Sirekap ini mati atau dimatikan atau tidak digunakan,” ucap Petrus.

Menurut Petrus, ketidakpercayaan publik terhadap Sirekap telah terjadi. Terlebih, KPU dan pimpinan ITB tidak transparan sejak proses pengadaan Sirekap hingga bagaimana proses bekerjanya Sirekap. Terlebih, server Sirekap bisa berada di Singapura, Tiongkok dan Prancis serta kerja sama antara KPU dengan Alibaba Cloud yang merupakan pihak asing.