Saatnya Tunaikan Janji Kampanye

SERPONG - Kini saatnya para gubernur, bupati dan walikota terpilih berpikir keras bagaimana caranya memenuhi janji-janji kampanye. Terutama, janji memperbaiki taraf hidup warga di lapisan bawah dengan cara menciptakan lapangan kerja baru. Janji menyediakan sembako murah serta memperbaiki infrastruktur dasar dan sanitasi di perkampungan padat penduduk.

Tidak sedikit pula yang berjanji menggratiskan uang pangkal dan uang sekolah di sekolah swasta bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Artinya, pemerintah daerah mesti menyiapkan subsidi untuk sekolah swasta.

 

Ada juga yang menjanjikan beasiswa penuh untuk 25 lulusan terbaik SMA dan SMK yang ingin kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN). Bahkan, ada yang menjanjikan beasiswa untuk kuliah di luar negeri.

 

Untuk ini, kita berharap, setelah dilantik, para kepala daerah duduk bareng pimpinan DPRD untuk menentukan anggaran sektor apa saja yang masih bisa dialihkan untuk membantu siswa dari keluarga tidak mampu.

Kemudian ada juga yang berjanji merevitalisasi kampung kumuh dan merevovasi rumah tak layak huni menjadi rumah sehat dan layak huni. Lalu menggelar operasi pasar sembako dua minggu sekali supaya warga di perkampungan padat penduduk bisa membeli beras, minyak goreng dan gula dengan harga jauh lebih murah. Untuk menggelar operasi pasar, pihak Pemda bisa menggandeng Bulog dan BUMN Pangan.

 

Sebagian besar calon kepala daerah saat kampanye lalu juga berjanji akan memberantas makelar proyek di Pemda. Ada juga yang berjanji memberantas makelar jabatan di kantor gubernur, kantor bupati dan walikota.

 

Untuk membersihkan kantornya dari para calo dan makelar, kepala daerah mesti menggandeng pihak Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Begitu muncul tanda-tanda ada oknum pejabat yang coba bermain, cepat tindak dan copot dari jabatannya.

 

Calon kepala daerah juga ada yang berjanji mengadakan proyek-proyek padat karya pembangunan jalan kabupaten dan saluran irigasi pertanian. Untuk memenuhi janji tersebut, gubernur, bupati atau walikota mesti menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum.

 

Jadi sebelum dilantik, para gubernur, bupati dan walikota terpilih mesti menentukan pilihan, janji kampanye mana saja yang perlu segera direalisasikan, supaya warga bisa hidup lebih baik, lebih tenang dan lebih sejahtera.