Segera Bangun Pos Damkar Di Setiap Kelurahan

JAKARTA - Upaya penanggulangan kebakaran (Damkar) di Jakarta semakin baik. Namun demikian, Pemerintah Provinsi (DKI) diharapkan mempercepat program Pembangunan Pos Damkar di setiap kelurahan, terutama di daerah padat penduduk.

 

Kebakaran merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Jakarta.

 

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 1.810 kejadian bencana sepanjang 2024. Se­banyak 788 di antaranya adalah kebakaran. Itu artinya, dalam sehari terjadi lebih dari dua kebakaran di Jakarta.

 

Untuk menanggulangi keba­karan, Pemprov DKI Jakarta akan merekrut 1.000 petugas Damkar.

 

Bersamaan dengan itu, Gu­bernur Jakarta Pramono Anung juga mengeluarkan Instruksi Gu­bernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyara­kat Punya APAR (Gempar), un­tuk menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) di wilayah-wilayah padat penduduk.

 

Langkah ini diapresiasi Ang­gota Komisi A Dewan Per­wakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta William Aditya Sarana. Namun, William meng­ingatkan agar Pemprov DKI ti­dak melupakan pekerjaan rumah (PR), yakni membangun Pos Damkar di setiap kelurahan.

 

William mengatakan, meski ada kemajuan penanggulangan kebakaran, pembangunan Pos Damkar di setiap kelurahan, ma­sih belum diselesaikan juga hing­ga saat ini. “Membangun Pos Damkar di setiap kelurahan, un­tuk memastikan seluruh wilayah Jakarta berada di bawah payung pengamanan sistem Damkar,” ujarnya, Minggu (18/5/2025).

 

Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menambah­kan, Jakarta masih kekurangan Pos Damkar di beberapa tempat yang mengakibatkan wilayah-wilayah tersebut rentan dilahap si jago merah.

 

“Dari 267 kelurahan di Jakar­ta, baru 129 Pos Damkar yang beroperasi menjaga wilayahnya dari kebakaran. Artinya, hanya ada beberapa wilayah yang benar-benar terjaga dari keba­karan,” ujarnya.

 

Karena itu, dia mendorong Pemprov DKI menggencarkan pembangunan Pos Damkar un­tuk menjaga keselamatan selu­ruh warga. “Sehingga, sistem keamanan kebakaran Jakarta menjadi semakin kuat lagi dari hulu ke hilir,” tandasnya.

 

William menegaskan, keba­karan masih jadi momok warga Jakarta. Dia meminta Pemprov DKI menerapkan solusi yang komprehensif untuk menga­tasinya.

 

Sebagai bentuk kesiapan penanggulangan kebakaran dan bencana, Pemprov DKI terus berupaya merealisasikan pembangunan pos Damkar di seluruh kelurahan. Tujuannya, jika terjadi kebakaran, api cepat dipadamkan. Sehingga, dam­paknya tidak meluas dan tak menimbulkan banyak korban.

 

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggu­langan Kebakaran dan Penyela­matan (Gulkarmat) DKI Saepu­loh mengatakan, idealnya setiap kelurahan memiliki Pos Damkar untuk mempercepat waktu respons bencana. Sebab, kelurahan paling dekat dengan warga.

 

“Capaian layanan Damkar, begitu masyarakat telepon ada kebakaran, 15 menit kemudian kami harus sudah tiba di lokasi kejadian. Ini kemudian menjadi ketentuan,” kata Saepuloh, Jumat (16/5/2025).

 

Menurutnya, penempatan Pos Damkar dilakukan dengan mem­pertimbangkan karakter wilayah, seperti tingkat kepadatan pemu­kiman dan potensi risiko keba­karan. “Meskipun belum seluruh kelurahan memiliki pos, saat ini beberapa titik prioritas telah ditentukan berdasarkan rawan kebakaran,” ucapnya.

 

Tahun ini, lanjut Saepuloh, Dinas Gulkarmat DKI akan membangun empat Pos Damkar di tingkat kelurahan. Yakni, di Kelurahan Tegal Alur, Mangga Besar, Pulau Lancang dan Ke­lurahan Grogol Utara.

 

Selain itu, tiga pos baru di tingkat kecamatan (sektor). Yak­ni, Pos Kantor Sektor Kecamatan Tanjung Priok, Cilincing dan Pesanggrahan. Ditambah Pos Rumah Sakit Jenderal Sudirman. “Kami berharap, penambahan ini menjadi dorongan signifikan untuk menutup kekurangan pos yang masih belum terealisasi,” tandasnya.