17 Daerah Belum Keluarkan Perda Program 3 Juta Rumah

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh daerah memberikan dukungan terhadap program 3 juta rumah. Sebab, ada sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak mendukung jalannya Proyek Strategis Nasional (PSN) itu.

 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, sebanyak 17 daerah belum memberi dukungan resmi terhadap program 3 juta rumah.

 

Menurut dia, bentuk dukungan yang harus diberikan Pemda, di antaranya penerbitan Peraturan Daerah (Perda) terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

 

Lebih lanjut, Tito merinci 17 daerah yang ditunggu komitmennya dalam mendukung program 3 juta rumah, antara lain Kabupaten Lombok Tengah, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Utara, Mamuju Utara, Pulau Morotai, Kepulauan Yapen, Mamberamo Raya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maybrat dan Sorong Selatan.

 

Mantan Kapolri ini memastikan, pihaknya akan memberi perhatian khusus kepada daerah-daerah yang belum mengeluarkan Perda untuk mendukung jalannya program 3 juta rumah.

 

“Nanti, kami akan berikan treatment khusus kepada daerah-daerah ini,” ujar Tito dalam keterangannya, dikutip Sabtu (24/5/2025).

 

Dia menegaskan, Pasal 67 huruf f Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan kepala daerah menjalankan program strategis nasional. Sebab itu, kepala daerah yang tak melaksanakan program startegis nasional dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur UU tersebut, termasuk sanksi pemberhentian.

 

“Program strategis nasional ini program unggulan Presiden. Itu harus didukung semua pihak,” cetusnya.

 

Selain itu, Tito meminta Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang menegaskan program 3 juta rumah merupakan bagian dari program strategis nasional. Dengan begitu, tidak ada lagi daerah yang gamang dalam menentukan sikap.

 

Terpisah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, pihaknya memiliki komitmen besar terhadap percepatan program perumahan rakyat yang mengedepankan aspek keadilan sosial dan efisiensi birokrasi.

 

Sebab itu, Ara-sapaan Maruarar Sirait, menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemda, perbankan dan sektor swasta. Dia juga mengapresiasi adanya kolaborasi lintas sektor yang telah melahirkan berbagai kebijakan pro-rakyat, termasuk pembebasan PBG dan BPHTB.

 

“Di level kementerian, saya merasakan betul bantuan abang saya, Bapak Mendagri. Dia mengirim orang-orang terbaiknya. Saya ingat betul, Pak Prabowo memanggil saya untuk membuat karpet merah bagi rakyat kecil,” ujarnya.

 

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah meneken 77 PSN yang akan menjadi fokus pembangunan di periode 2025-2029. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

 

Dalam Perpres itu disebutkan, sebanyak 48 PSN merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya (carry over) dan 29 proyek ditetapkan sebagai PSN baru.

 

PSN baru yang bakal digarap, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah dan pembangunan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa.

 

Pelaksanaan program 3 juta rumah ramai diperbincangkan netizen di media sosial X. Sebagian besar netizen memberi perhatian pada lokasi pembangunan dan model pembayaran rumah tersebut.

 

Kalau profesinya ojol, apakah bisa ikut program 3 juta rumah? Terus, di Kabupaten Gunung Kidul programnya ada di mana? Mungkin hal-hal ini perlu dijawab, Pak Menteri. Jadi, rakyat tidak bingung bila mau mengikuti program tersebut,” tulis akun @udaangkety.

 

“Program 3 juta rumah dibikin juga dong di IKN. Jadi, masyarakat yang minat pindah ke IKN, bisa dapat tempat tinggal,” usul akun Zagisa89328_.

 

“Ngomong soal program 3 juta rumah, model cicilannya bagaimana ya? Kalau masih ada cicilan berjalan di bank atau pinjol, apa masih boleh ikut?” timpal akun @gouramisakit.

 

Bekasi jadi saksi inovasi Presiden Prabowo. Di sini, program 3 juta rumah hadir dengan sistem pembayaran fleksibel dan semua masyarakat memberikan dukungan penuh,” cetus akun @syafa_dinda17.