Stok Beras Melimpah, Aneh Tapi Nyata Harganya Kok Masih Mahal

JAKARTA - Target Pemerintah melakukan swasembada beras telah berhasil. Produksi beras di tahun ini mencapai 21,76 juta ton. Namun anehnya, di saat beras surplus, justru harganya di pasaran malah mahal. Aneh, tapi nyata.

 

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengungkapkan, harga beras di tingkat grosir naik dari Rp 13.728 per kilogram (kg) pada April 2025 menjadi Rp 13.735 per kg pada Mei 2025. Begitu juga di tingkat pengecer, dari Rp 14.754 per kg pada April 2025 menjadi Rp 14.784 kg pada Mei 2025.

 

"Data harga ini merupakan rata-rata yang mencakup seluruh jenis kualitas beras dan mencerminkan kondisi di berbagai wilayah Indonesia," urai Pudji di Kantor BPS, Senin (2/6/2025).

 

Padahal, harga beras di tingkat penggilingan pada Mei 2025 hanya Rp 12.634 per kg. Turun dibandingkan April 2025 yang mencapai Rp 12.733 per kg. Namun, jika dibandingkan Mei 2024, terjadi kenaikan 2,37 persen.

 

Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun merasa ada yang aneh. Seharusnya, jika di tingkat penggilingan turun, harga di tingkat eceran juga turun.

 

Penggilingan itu identik petani, kenapa? Berada di sawah, jadi kalau di tingkat penggilingan turun, di eceran harusnya turun," urai Amran saat Konferensi Pers di kantornya, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

 

Keanehan itu terjadi pada data stok gudang beras di Cipinang, Mei 2025. Menurut Amran, terdapat 11 ribu ton beras yang keluar dari gudang Cipinang, pada Rabu (28/5/2025). Padahal selama 5 tahun terakhir, angkanya tidak lebih dari 3.500 ton.

 

"Ini masuk akal nggak ini 11 ribu ton keluar satu hari? Aneh kan? Ya selesai ini jawabannya (harga beras naik)," urai Amran.

 

Dia meminta, keanehan ini diinvestigasi oleh Satgas Pangan. Karena Amran menduga ada permainan mafia di balik tingginya harga beras meski stok berlimpah.

 

"Artinya apa? Ada middle man yang mempermainkan. Inilah terkadang kita sebut mafia," tuding Amran.

 

Kepala Satgas Pangan Polri Helfi Assegaf akan menggandeng auditor dari Kementerian Pertanian untuk menyelidiki keanehan tersebut. Pihaknya akan mengecek langsung ke lapangan untuk membuktikan data tersebut.

 

"Nah, dengan basic data nanti setelah kita bisa dapatkan proses penghitungnya seperti apa. Kita lakukan pendalaman, mengecek secara fisik 11.410 ribu ton itu siapa yang ngambil? Kita cek gudangnya, betul nggak?" tutur Helfi.

 

Kata dia, jangankan 11 ribu ton, 6 ribu ton saja yang keluar dari Cipinang menyebabkan antrean yang panjang, sehingga tak bisa diselesaikan dalam waktu satu hari. Artinya, secara teknis yang normal kondisi ini tidak mungkin terjadi.

 

Helfi mengaku baru menampung data awal, dan terus melakukan pendalaman. Saat ditanya, pihak Cipinang belum bisa menyampaikan keberadaan beras yang keluar.

 

"Mereka ditanya oleh penyedik kita, tidak bisa menyampaikan. Barang itu ke arah mana perginya, keluarnya dari mana, belum bisa disampaikan kepada kita," ungkap Helfi.

 

Namun, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori tidak sepakat dengan Amran. Kata dia, harga beras yang mahal belum tentu karena perbuatan mafia, melainkan bahan bakunya yang sudah tinggi.

 

Ia menyarankan agar Pemerintah meninjau ulang regulasi perberasan. Seperti pembelian gabah yang dipukul rata tanpa syarat kualitas. "Pemerintah juga harus meninjau ulang HET. Sebab harga bahan baku beras sudah tinggi," urai Khudori.

 

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menganggap ada anomali harga di luar hukum ekonomi. Ketika beras surplus, seharusnya harga beras ikutan turun, tapi faktanya justru semakin naik.

 

Daniel juga tidak ingin mengatakan ada peran kartel atau mafia. Ia menyerahkan sepenuhnya ke Satgas Pangan. "Kalau ada pihak yang hanya mengambil keuntungan maka peran satgas pangan yang harus bekerja untuk memastikan harga beras terkendali," cetusnya.

 

Agar kejadian ini tidak terulang, Daniel meminta Pemerintah memastikan stok beras memang ada dan cukup. Satgas Pangan terus bekerja memantau harga di pasar, peran Tim pengendali inflasi daerah (TPID) untuk menjaga agar harga tetap stabil.