Mensos Tegaskan Penyaluran Bansos Mengacu DTSEN

JAKARTA - Tambahan bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai sebesar Rp 200.000 dan beras sebanyak 10 kilogram bagi penerima manfaat program Kartu Sembako, ramai diperbincangkan netizen di berbagai media sosial. 

 

Mereka berharap, penyaluran bansos yang dilakukan pemerintah tepat sasaran.

 

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf mengatakan, pemerintah akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran bansos kepada penerima manfaat.

 

“DTSEN sudah diputuskan digunakan sebagai pedoman utama penyaluran bansos dan program pembangunan, termasuk pemberian paket insentif dan stimulus ekonomi,” ujar Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf dalam keterangan dikutip, Selasa (6/3/2025).

 

Gus Ipul menilai, penggunaan DTSEN merupakan langkah maju, utamanya dalam membuat bansos dan program pembangunan lebih tepat sasaran. Pasalnya, data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sebelumnya menyebut, sebanyak Rp 504 triliun bansos dari seluruh kementerian dan lembaga, tidak semuanya tepat sasaran.

 

“Sekarang, Presiden ingin apa yang diberikan ini tepat sasaran, sampai kepada mereka yang membutuhkan dan berhak mendapat bantuan dari pemerintah,” jelasnya.

 

Menurutnya, DTSEN telah dikukuhkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Karenanya, DTSEN menjadi acuan tunggal bagi kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah (pemda) dalam menyalurkan bantuan dan program-program pemberdayaan.

 

Berdasarkan konsolidasi data, lanjut dia, Kemensos telah dilakukan ground-checking untuk menemukan inclusion/exclusion errors dalam menyalurkan bansos pada triwulan ke-II. Proses ground-checking DTSEN bertujuan untuk memastikan bansos benar-benar tepat sasaran.

 

“Dari hasil ground-checking, kami menemukan 1,9 juta data yang disebut inclusion errors, mereka semestinya tak dapat (bantuan), tapi mendapat bantuan. Ada juga exclusion errors, yang mestinya dapat tapi tidak dapat. Ini sudah kami perbaiki. Ke depan, DTSEN akan dimutakhirkan secara berkala, setiap tiga bulan,” tutur Gus Ipul.

 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemberian paket insentif dan stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap positif selama Juni-Juli di Istana Negara.

Total anggaran stimulus terdiri atas Rp 23,59 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rp 850 miliar dari non APBN.

 

“Hari ini Bapak Presiden memutuskan memberikan sebuah paket stimulus agar ekonomi dapat dijaga momentumnya dan stabilitas perekonomian terus diperkuat,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Senin (2/6/2025).

 

Lima paket stimulus itu, antara lain diskon transportasi, diskon tarif tol, tambahan bansos, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

 

Tambahan bansos akan diberikan kepada kelompok rentan dan miskin sebesar Rp 200.000, untuk dua bulan, kepada penerima sasaran kartu sembako, sebanyak 18,3 juta penerima.

 

“Selain Rp 200.000 per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan pada bulan Juni, mereka juga akan mendapat 10 kilogram bantuan beras gratis untuk dua bulan. Total anggaran yang disediakan, sebesar Rp 11,93 triliun,” urai Sri Mulyani.

 

Di media sosial X, adanya tambahan bansos berupa uang tunai Rp 200.000 dan beras sebanyak 10 kilogram untuk dua bulan, disambut riuh netizen.

 

“Dapat uang Rp 200 ribu, ya lumayan. Itu bisa buat beli tepung, daun jeruk, sama kacang. Itu bisa buat jualan peyek. Asal penyalurannya tepat sasaran, ya,” cuit akun @butrozzzboros.(***)