Wapres: Pemerintah Pilih Orang Yang Paham Jakarta

JAKARTA - Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, turut mengomentari dinamika yang terjadi di Ibu Kota. Dia berharap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang nanti menggantikan Anies Baswedan merupakan sosok yang memahami persoalan dan pembangunan di Ibu Kota.

“Nanti, siapa saja orangnya, kita harapkan sebagai (Pj) untuk melanjutkan sampai ke 2024. Tentunya, jangan orang yang tidak tahu Jakarta,” ujar Ma’ruf di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), kemarin.

Ia meyakini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasti akan memilih Pj Gubernur DKI dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Presiden, kata dia, pasti akan memilih sosok yang benar-benar memahami Jakarta.

“Pemerintah akan memilih orang yang bisa memahami Jakarta, orang yang pernah berkecimpung di Jakarta, dan tahu persis soal Jakarta,” tegas dia.

Sebelumnya, pada 13 September lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta telah menyepakati tiga nama calon Pj Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tiga nama itu adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang juga pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar Baharuddin.

Melanjutkan keterangannya, Ma’ruf mengatakan, roda pemerintahan di DKI Jakarta tak akan berjalan secara maksimal, bila Pj Gubenrur DKI Jakarta bukan orang yang memahami Ibu Kota

Namun, ayahanda dari Sitti Nur Aziza Ma’ruf ini tak menjabarkan lebih detail tentang bidang pemerintahan mana saja yang kemungkinan berjalan tidak maksimal.

Ditanya soal proses pemilihan Pj Gubernur DKI Jakarta, ia menegaskan, pemilihan Pj di DKI Jakarta sama seperti daerah daerah lain, yakni melalui penetapan presiden. Tidak ada kekhususan yang berlaku.

“Saya kira, itu sudah ada aturannya. Daerah-daerah lain yang sudah melakukan pergantian juga berjalan seperti itu, misalnya sudah ada di Banten, Bangka Belitung, kemudian Aceh itu sudah berjalan. Periode berikutnya, beberapa daerah termasuk DKI Jakarta, Saya kira prosesnya akan sama,” jelas dia.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta Kemendagri bersikap transparan dalam memproses nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, jabatan tersebut sangat strategis, sehingga prosesnya harus dilakukan dengan hati-hati.

“Kami meminta, pemerintah terbuka kepada masyarakat. Apa saja yang didalami? Kenapa nama-nama tersebut layak dicalonkan kepada presiden?” harap Anggara.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta itu juga meminta adanya uji kelayakan dan kepatutan kepada tiga nama yang dicalonkan. Dengan begitu, tegas dia, orang-orang yang dicalonkan itu bisa diukur kemampuannya.

“Cek kelengkapan persyaratan dan rekam jejak sudah pasti. Kami (DPRD DKI Jakarta, red) tidak dapat melakukan proses (fit and propertest, red) saat itu karena waktu penentuan namanya mepet,” tandasnya. (rm.id)